PPKn Bab 2

Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan sebuah tuntutan atas asas

• legalitas

• diskresi

• yuridiksi

• profesionalitas

• proporsionalitas

Berikut yang termasuk sifat peraturan perundang-undangan adalah

• tertulis dan mengikat secara umum

• tertulis dan berlaku tanpa batas waktu

• tertulis dan dapat ditetapkan oleh siapapun

• tidak tertulis dan ditetapkan oleh pihak berwenang

• tidak mengikat dan ditetapkan oleh pihak berwenang

Perhatikan peraturan-peraturan berikut.

(1) Undang-Undang

(2) Peraturan Daerah Provinsi

(3) Peraturan Presiden

(4) Peraturan Pemerintah

(5) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Menurut UU RI No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 13 Tahun 2022, materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam peraturan yang ditunjukkan oleh nomor

• (1), (2), dan (5)

• (1), (4), dan (5)

• (1), (3), dan (4)

• (2), (3), dan (4)

• (2), (4), dan (5)

Peraturan yang ditetapkan dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa adalah

• Perpu

• Perpres

• Pergub

• Keppres

• Perda

Peraturan Pemerintah (PP) sebagai salah satu bagian dari peraturan perundang-undangan ditetapkan oleh

• gubernur

• Presiden RI

• Dewan Perwakilan Rakyat

• Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

• Majelis Permusyawaratan Rakyat

Proses perumusan UUD NRI Tahun 1945 melewati proses yang panjang. Proses perumusan UUD untuk Negara Indonesia dilakukan sebelum Indonesia merdeka oleh

• PPKI

• BPUPK

• Panitia Sembilan

• Soekarno dan Hatta

• Dokuritsu Junbi Inkai

Peraturan perundang-undangan memiliki peranan yang sangat penting bagi setiap negara karena merupakan sebuah tuntutan asas legalitas dan sebagai salah satu ciri negara hukum. Berikut yang bukan alasan pentingnya peranan peraturan perundang-undangan bagi Negara Indonesia adalah

• sebagai pernyataan efektif dari suatu kebijakan yang dibuat oleh pernerintah

• pembentukan dan pengembangan peraturan perundang-undangan dapat direncanakan

• peraturan perundang-undangan merupakan kaidah hukum yang mudah dikenal (diidentifikasi), mudah diketemukan kembali, dan mudah ditelusuri

• adanya struktur dan sistematika yang lebih jelas sehingga memungkinkan untuk diperiksa dan diuji kembali, baik dari segi formal maupun segi materi muatannya

• peraturan perundang-undangan memberikan kepastian hukum yang lebih nyata karena kaidah-kaidah dalam peraturan perundang-undangan mudah diidentifikasi dan ditemukan kembali

Perhatikan fungsi-fungsi berikut.

(1) Pembaharuan hukum

(2) Penciptaan hukum

(3) Perubahan

(4) Stabilisasi

Fungsi internal peraturan perundang-undangan ditunjukkan oleh nomor

• (1) dan (2)

• (1) dan (3)

• (2) dan (3)

• (2) dan (4)

• (3) dan (4)

Sebuah produk legislasi yang merupakan keputusan musyawarah, baik yang berlaku di dalam majelis maupun yang berlaku di luar majelis adalah

• Perpres

• Undang-Undang

• Ketetapan MPR

• Peraturan Pemerintah

• UUD NRI Tahun 1945

Peraturan perundang-undangan yang dibuat dan ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya adalah

• Ketetapan MPR

• Peraturan Presiden

• Peraturan Pemerintah

• Peraturan Daerah Provinsi

• Peraturan Daerah Kabupaten/Kota