MLOP (7) Penghapusan Aset

tindakan menghapus Barang Milik Negara/Daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. ini disebut dengan :

• Pengadaan

• Inventarisasi

• Penghapusan

• Pemeliharaan

Berikut adalah dampak barang yang sudah seharusnya dihapus, tetapi tidak dilakukan penghapusan, yaitu kecuali:

• Membebani penyimpanan atau Gudang dengan barang rusak, tidak terpakai, dan kadaluarsa, membebani dengan polusi

• Menambah beban/kerugian dalam biaya pemeliharaan, penyimpanan, dan pengemanannya

• Membuat kinerja menjadi efektif dan efisien

• Membebani terus administrasi dan sebagainya

Berikut adalah alasan dilakukannya pemusnahan aset, kecuali:

• Tidak dapat digunakan

• Tidak dapat dimanfaatkan

• Tidak dapat dipindahtangankan

• Memiliki nilai ekonomis

Tata cara penghapusan dan pemusnahan barang milik negara diatur dalam PMK:

• PMK Nomor 38/PMK.06/2016

• PMK Nomor 83/PMK.06/2016

• PMK Nomor 83/PMK.06/2014

• PMK Nomor 38/PMK.06/2014

Pengalihan kepemilikan barang milik organisasi pemerintah kepada pihak lain sebagai kelanjutan dari kegiatan penghapusan yaitu dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan sebagai modal pemerintah, seperti ke badan usaha milik negara/daerah (BUMN/D) atau dari pemerintah kepada pihak lain. ini disebut dengan:

• Peralihan

• Pemeliharaan

• Pengadaan

• Pemindahtanganan

Aset/barang dapat dilakukan pemindahtanganan dengan cara berikut, kecuali

• Dijual

• DIhibahkan

• Dimusnahkan

• Tukar Menukar

Berikut adalah barang milik negara/daerah yang dapat dijual, kecuali

• kendaraan pejabat negara

• rumah dinas golongan I

• kendaraan dinas operasional

• rumah dinas golongan III

pengalihan kepemilikan dari pemerintah daerah ke pusat, antar pemerintah daerah, atau dari pemda ke pihak lain, tanpa memperoleh penggantian. Ini dilakukan oleh pimpinan tertinggi di daerah. Proses pemindahtangan aset ini dilakukan dengan cara:

• Dijual

• Dihibahkan

• Tukar Menukar

• Penyertaan Modal

pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, antarpemerintah daerah, atau antar pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk barang, sekurang-kurangnya dengan nilai seimbang. Pemindahtangan ini dilakukan dengan cara:

• dijual

• dihibahkan

• tukar menukar

• penyertaan modal

berikut adalah syarat barang milik daerah yang boleh dihibahkan, kecuali

• Barang rahasia negara

• tidak menyangkut hajat hidup orang banyak

• bukan barang rahasia negara

• Tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah