TWK 5 PRETEST (2024)

Berikut ini merupakan perubahan yang penting hasil amandemen pertama UUD 1945, kecuali....

• Pasal 5 ayat (1) berbunyi : Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR. Diubah menjadi: Presiden berhak mengajukan rancangan
• Pasal 20 ayat 1 : Tiap-tiap Undang-udang menhendaki persetujuan DPR. Diubah menjadi : DPR memegang kekuasaan membentuk Undang-undang.
• Pasal 26 ayat (2) berbunyi : Syarat-syarat yang mengenai kewarganegaraan Negara ditetapkan dengan Undang-undang. Diubah menjadi : Penduduk ialah warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia
• Pasal 7 berbunyi : Presiden dan wakil presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Diubah menjadi :Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.
• Pasal 14 berbunyi : Presiden memberi grasi dan rehabilitasi. Diubah menjadi Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung

Answer explanation

Berikut ini merupakan perubahan yang penting hasil amandemen pertama UUD 1945: a. Pasal 5 ayat (1) berbunyi : Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR. Diubah menjadi : Presiden berhak mengajukan rancangan b. Pasal 7 berbunyi : Presiden dan wakil presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Diubah menjadi : Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. c. Pasal 14 berbunyi : Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi. Diubah menjadi : Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung Presiden memberi Amnesti dan Abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. d. Pasal 20 ayat 1 : Tiap-tiap Undang-udang menhendaki persetujuan DPR. Diubah menjadi : DPR memegang kekuasaan membentuk Undang-undang. Jawaban yang paling tepat adalah Opsi C yaitu Pasal 26 ayat (2) berbunyi : Syarat-syarat yang mengenai kewarganegaraan Negara ditetapkan dengan Undang-undang. Diubah menjadi : Penduduk ialah warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia

Berikut ini yang merupakan bentuk kesatuan hubungan antara Pembukaan UUD 1945 dengan Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945 adalah....

• Pembukaan UUD 1945 pada hakikatnya merupakan suatu pernyataan kemerdekaan yang lebih terinci dari adanya cita-cita luhur yang menjadi semangat pendorong ditegakkannya kemerdekaan dalam bentuk Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur dengan berdasarkan asas kerohanian Pancasila.
• Ditetapkannya pembukaan UUD 1945 pada tanggal 16 Agustus 1945 bersama-sama dengan ditetapkannya UUD
• Pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden serta menteri-menteri sebagai pembantu Presiden setelah diumumkannya Proklamasi Kemerdekaan dan Pembuatan UUD 1945 merupakan realisasi tindak lanjut dari Proklamasi.
• Disebutkannya kembali pada pernyataan Proklamasi Kemerde kaan dalam alinea keempat Pembukaan yang menunjukkan bahwa antara proklamasi dengan pembukaan merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisah-pisahkan
• Pembukaan UUD 1945 merupakan suatu pernyataan kemerdekaan yang belum terinci dan mengandung makna cita-cita luhur yang menjadi semangat pendorong ditegakkannya kemerdekaan dalam bentuk Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat dengan berdasarkan asas kerohanian Pancasila

Answer explanation

Bentuk kesatuan hubungan antara Pembukaan UUD 1945 dengan Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945 antara lain: a. Disebutkannya kembali pada pernyataan Proklamasi Kemerdekaan dalam alenia ketiga Pembukaan yang menujukkan bahwa antara proklamasi dengan pembukaan merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisah-pisahkan. b. Ditetapkannya pembukaan UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 bersama-sama dengan ditetapkannya UUD. Presiden dan Wakil Presiden merupakan realisasi tindak lanjut dari Proklamasi. c. Pembukaan UUD 1945 pada hakikatnya merupakan suatu pernyataan kemerdekaan yang lebih terinci dari adanya cita-cita luhur yang menjadi semangat pendorong ditegakkannya kemerdekaan dalam bentuk Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur dengan berdasarkan asas kerohanian Pancasila.

Dilihat dari isi pengertian yang terkandung dalam proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 serta mengamati isi yang terkandung dalam pembukaan UUD Negara RI tahun 1945 menunjukkan adanya kedudukan dan sifat hubungan antara keduanya. Kedudukan dan sifat hubungan tersebut adalah ...

• Pembukaan merupakan pernyataan yang lebih terperinci terhadap keinginan suatu bangsa Indonesia untuk membangun sistem hukum sendiri
• Proklamasi memberikan inspirasi terhadap pembukaan yang kemudian dijabarkan melalui pasal-pasal
• Proklamasi merupakan pernyataan yang lebih terperinci tentang cita-cita luhur yang harus direalisasikan dalam pembukaan
• Pembukaan memberikan pertanggungjawaban terhadap dilaksanakannya Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945
• Proklamasi merupakan landasan

Answer explanation

Proklamasi kemerdekaan merupakan harapan baru bagi bangsa dan seluruh rakyat Indonesia sehingga proklamasi juga bisa dikatakan sebagai amanat rakyat tentu harus diwujudkan dalam negara yang merdeka adil makmur dan berdaulat sehingga perlu konstitusi dan dibentuklah sebuah dasar konstitusi yang ada dalam pembukaan UUD 1945, yang artinya pembukaan UUD 1945 ini merupakan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945.

Fungsi pembukaan UUD 1945 yang mencantumkan dasar negara yang tersusun secara hierarki dan piramida di Indonesia menjadi ciri dan karakteristik bangsa merupakan fungsi pembukaan UUD 1945 alinea ke-....

• I
• II
• III
• IV
• V

Answer explanation

Fungsi pembukaan UUD 1945 yang mencantumkan dasar negara yang tersusun secara hierarki dan piramida di Indonesia menjadi ciri dan karakteristik bangsa merupakan fungsi pembukaan UUD 1945 alinea keempat

Hak untuk mendapat kehidupan, hak untuk tidak merasakan penyiksaan, hak untuk mendapat kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak untuk menentukan agama, hak untuk tidak mengalami perbudakan, hak untuk mendapat pengakuan sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut merupakan hak asasi manusia yang ...

• kekal
• Tidak dapat dibatasi kewenangannya oleh pemerintah
• Dimiliki oleh setiap manusia
• Tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun
• Dimiliki oleh setiap bangsa

Answer explanation

Pasal 28I (1) UUD 1945 : Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Memberi kebebasan beribadah bagi umat beragama, bersyukur atas nikmat Tuhan, berdoa setiap akan melakukan kegiatan, memohon kesembuhan bagi masyarakat yang sakit, dan mengadakan acara keagamaan bersama masyarakat merupakan contoh perwujudan sila pertama pancasila. Di antara kegiatan tersebut yang termasuk dalam lingkup kehidupan yang dijamin oleh Negara ialah ...

• berdoa setiap akan melakukan kegiatan
• memohon kesembuhan bagi masyarakat yang sakit
• bersyukur atas nikmat Tuhan
• memberikan kebebasan beribadah bagi umat beragama
• mengadakan acara keagamaan bersama masyarakatan

Answer explanation

Pada pasal 29 UUD Tahun 1945 tertulis bahwa: (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Perhatikan penggalan UUD 1945 berikut : "Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini" Penggalan di atas merupakan bagian dari ... UUD 1945.

• Aturan tambahan
• Aturan peralihan
• Penjelasan
• Batang tubuh
• Pasal

Answer explanation

Aturan Peralihan Pasal II UUD 1945

Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini! 1) Mengatur lambang negara ; 2) Berlaku tidak sempurna; 3) Adanya perlindungan HAM; 4) Berlaku untuk umum; 5) Mengatur perubahan UUD 1945 itu sendiri. Manakah yang merupakan jenis-jenis penilaian terhadap UUD 1945?

• 1 dan 2
• 2 dan 3
• 3 dan 4
• 2 dan 4
• 3 dan 5

Answer explanation

Jenis-jenis penilaian terhadap UUD 1945: a. Normatif yaitu penilaian UUD 1945 berlaku secara pengenalan hukum b. Nominal yaitu penilaian terhadap UUD 1945 berlaku tidak sempurna c. Semantic yaitu penilaian terhadap UUD 1945 berlaku untuk umum

Permasalahan korupsi di Indonesia tampaknya tidak pernah sepi dari pembicaraan dan berdebatan. Maraknya korupsi di Indonesia disinyalir terjadi disemua bidang dan sektor pembangunan. Apalagi setelah ditetapkannya pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 disinyalir korupsi terjadi bukan hanya pada tingkat pusat saja tetapi juga pada tingkat daerah dan bahkan menembus ke tingkat pemerintah yang paling kecil di daerah. Pemerintah Indonesia sebenarnya tidak tinggal diam dalam mengatasi praktek korupsi. Upaya pemerintah dilaksanakan melalui berbagai kebijakan berupa peraturan perundang-undangan dari yang tertinggi yaitu UUD 1945 sampai dengan Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi seperti KPKPN (Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara) dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Faktanya, sebesar apapun upaya pemerintah dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana korupsi, kasus korupsi di Indonesia tetap meningkat. Bahkan, kinerja penegak hukum dalam penindakan pemberantasan korupsi justru ikut terseret dalam lingkaran korupsi. Hal tersebut tentu tidak terlepas dari berbagai faktor yang dapat membuat seseorang untuk melakukan tindak pidana korupsi, yaitu sebagai berikut, kecuali ...

• Faktor sosial dan gaya hidup yang konsumtif
• Perasaan serakah dan tidak pernah puas atas apa yang sudah dimiliki
• Pengaruh keluarga dan orang terdekat yang menginginkan kehidupan yang mewah
• Adanya kesempatan yang diberikan oleh rekan kerja atau pihak yang memiliki kekuasaan atau kewenangan
• Adanya keinginan untuk bekerja sama untuk memperoleh keuntungan

Answer explanation

Opsi E bukan termasuk faktor-faktor yang dapat menyebabkan seseorang untuk melakukan tindak pidana korupsi, karena saat bekerja sama, sesulit apapun masalah yang dihadapi, maka akan lebih cepat terselesaikan. Kerja sama atau kolaborasi penting untuk dilakukan mengingat manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa orang lain.

Yang dijadikan alasan akan pemberian sifat sementara pada UUD 1945 dapat diperkirakan...

• Pembentuk UUD 1945 sendiri masih belum merupakan badan representatif untuk menetapkan UUD dan berdasarkan pertimbangan bahwa perencanaan, penetapan
• Masih belum mempunyai presiden dan wakil presiden
• Belanda masih ingin menduduki Negara Indonesia
• Masih dalam kondisi politik yang belum stabil
• Masih terjadi perang

Answer explanation

Yang dijadikan alasan akan pemberian sifat sementara pada UUD 1945 dapat diperkirakan pembentuk UUD 1945 sendiri masih belum merupakan badan representatif untuk menetapkan UUD dan berdasarkan pertimbangan bahwa perencanaan, penetapan.