Pengantar PBJ Lv-1 3.1

Pengadaan dalam rangka penyusunan studi kelayakan pembangunan bendungan termasuk dalam jenis pengadaan…

• Pekerjaan Konstruksi

• Barang

• Jasa lainnya

• Jasa konsultansi

PPK dalam pelaksanaan kontrak paket pembangunan jembatan Sungai Waringin menerima hadiah sebesar 300 juta rupiah dari penyedia. Tindakan PPK dalam menerima hadiah tersebut tersebut merupakan salah satu bentuk pelanggaran dalam aspek hukum….

• Hukum Administrasi Negara

• Perdata

• Pidana

• Tata Usaha Negara

Penetapan pemenang dalam Pelaksanaan pemilihan melalui penyedia untuk Perencanaan Pembangunan Jembatan dengan nilai HPS sebesar Rp. 15 Miliar, dilakukan oleh ....

• PA

• Pokja Pemilihan

• PPK

• Kepala UKPBJ

Dalam pembangunan RSU perlu memperhatikan pembuangan limbah yang dihasilkan dari RSU agar tidak mencemari lingkungan sekitar. Hal tersebut merupakan gambaran implementasi dari tujuan pengadaan….

• Meningkatkan pengadaan berkelanjutan

• Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif

• Meningkatkan peran serta UMKK

• Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri

Dalam proses evaluasi penawaran, Pokja Pemilihan menemukan salah satu peserta menyampaikan dokumen palsu di dalam dokumen penawarannya. Sanksi yang diberikan kepada peserta pemilihan tersebut yaitu ....

• Pencairan jaminan pelaksanaan

• Digugurkan dalam pemilihan

• Daftar hitam selama 1 (satu) tahun

• Dikenakan denda keterlambatan

Pokja Pemilihan Kabupaten Y mengumumkan persyaratan pemilihan secara luas agar banyak pelaku usaha di Indonesia yang dapat mengikuti proses pemilihan Penyedia barang/jasa pemerintah. Hal ini selaras dengan tujuan Pengadaan Barang/Jasa sebagai berikut…

• Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif

• Meningkatkan peran pelaku usaha nasional

• Meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil dan koperasi

• Pemerataan ekonomi dan perluasan kesempatan berusaha

Berikut ini yang termasuk Sumber Daya Pendukung Ekosistem Pengadaan Barang/Jasa adalah …

• Pengelola PBJ

• Pemberi Keterangan Ahli

• Pengelola LPSE

• Personil Lainnya

Berikut yang BUKAN merupakan ruang lingkup Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah…

• Pengadaan Barang/Jasa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

• Pengadaan Barang/Jasa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

• Pengadaan Barang/Jasa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

• Pengadaan Barang/Jasa yang bersumber dari Pinjaman/Hibah Dalam dan Luar Negeri.