test sumatif semester genap 1

Pada tahun 2002, sengketa antara Indonesia dan Malaysia terkait pulau Sipadan dan Ligitan diselesaikan melalui Mahkamah Internasional. Pulau manakah yang harus Indonesia kehilangan dalam sengketa tersebut?

• Sebatik dan Natuna

• Sipadan dan Blok Ambalat

• Sipadan dan Ligitan

• Ligitan dan Sebatik

Apa maksud dari Pasal 28E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang bebas memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak Kembali?

• Jika ada warga negara yang ingin bepergian keluar negeri dapat melakukannya kapan saja dan dapat tinggal Dimana saja.

• Orang yang tinggal di Indonesia dapat memilih dan meninggalkan wilayah tanpa surat izin tugas resmi dari negara dan sewaktu dapat Kembali lagi.

• Warga negara yang tinggal diwilayah Indonesia dapat bolak-balik kewilayah negara lain yang penting memiliki domisili di Indonesia.

• Setiap orang dapat tinggal diwilayah Indonesia maupun meninggalkan dan dalam waktu tertentu dapat kembali selama melaporkan keberadaannya diluar negeri.

Dampak bagi Indonesia dari sengketa pulau Sipadan dan Ligitan dengan Malaysia adalah:

• Menghentikan segala Kerjasama dengan Malaysia

• Menyatakan perang terhadap Malaysia

• Menutup diri dari negara-negara ASEAN lainnya

• Mengalami perubahan batas wilayah negara

Pada tahun 2014, Malaysia mengklaim sebuah perairan di wilayah Indonesia untuk membangun sebuah mercusuar. Wilayah yang dimaksud adalah:

• Perairan Sambas

• Pulau Sipadan

• Timor Leste

• Blok Ambalat

Dalam sebuah patroli keamanan laut, TNI AL berhasil menangkap kapal ikan berbendera Malaysia dan Filipina di Selat Makassar. Wilayah laut yang dilanggar oleh ketiga kapal asing tersebut adalah:

• Laut Bebas

• Zona Tambahan

• Zona Ekonomi Eksklusif

• Landas Kontinen

Konsekuensi yang harus dipatuhi oleh negara lain terkait laut tentorial Indonesia adalah:

• Negara lain memiliki hak yang sama atas pemanfaatan kekayaan dalam laut teritorial Indonesia

• Negara lain harus meminta izin kepada Indonesia jika memasuki laut teritorial Indonesia

• Negara lain harus menyediakan jalur pelayaran damai bagi negara Indonesia

• Untuk menjalankan aktivitasnya, Indonesia harus meminta izin kepada negara lain yang berbatasan langsung dengan Indonesia

Batas darat antara Indonesia dan Malaysia ditetapkan atas dasar Konvensi Hindia Belanda dan Inggris. Fakta tersebut membuktikan bahwa:

• Penentuan batas wilayah negara ditetapkan berdasarkan prinsip possidetis juris yang berlaku dalam hukum internasional

• Batas wilayah negara ditetapkan secara unilateral berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional

• Batas wilayah negara di darat disepakati oleh pemerintah Hindia Belanda dan pemerintah Inggris

• Batas wilayah negara ditetapkan atas dasar perjanjian dan hukum internasional

Yang bukan merupakan penentuan wilayah berdasarkan prinsip possidetis juris ditunjukkan oleh pilihan:

• Batas darat antara Indonesia dan Malaysia ditetapkan atas dasar Konvensi Hindia Belanda dan Inggris

• Batas darat antara Indonesia dan Timor Leste ditetapkan atas dasar Konvensi tentang Penetapan Batas Hindia Belanda dan Portugal

• Batas darat antara Indonesia dan Papua Nugini ditetapkan atas dasar perjanjian Batas Hindia Belanda dan Inggris

• Setelah dijajah Inggris, Malaysia menjadi negara persemakmuran Inggris

Pemerintah dan pemerintah daerah berwenang mengatur pengelolaan serta pemanfaatan wilayah darat dengan cara:

• Membangun atau membuat tanda batas wilayah negara

• Menetapkan wilayah udara yang dilarang di lintasi oleh penerbangan Internasional

• Memberikan izin kepada penerbangan Internasional untuk melintasi wilayah udara teritorial

• Memberikan izin lintas damai kepada kapal-kapal asing untuk melintasi laut teritorial dan perairan kepulauan

Kutipan 'Pidana denda ditambah sepertiga dari Jumlah denda yang dltetapkan' merupakan sanksi perusakan, penghllangan, pengubahan atau pemlndahan batas negara oleh:

• Pemerintah

• Aparatur negara

• Warga negara asing

• Korporasi