Ujian Seleksi Calon Role Model Sekretaris Pengadilan Tahun 2024

Mana yang tidak termasuk dalam Hukuman Disiplin menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 94 Tahun 2021 ?

• Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan

• Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan.

• Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan

• Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 9 (sembilan) bulan

• Pernyataan tidak puas secara tertulis

Berapa lama waktu kumulatif jika PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, jika dalam 1 (satu) tahun tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah ?

• 38 (tiga puluh delapan) hari

• 25 (dua puluh lima) hari

• 24 (dua puluh empat) hari)

• 40 (empat puluh) hari

• 28 (dua puluh delapan) hari

Dalam 1 (satu) tahun ada berapa periode untuk kenaikan pangkat jabatan?

• I (satu) kali

• 3 (tiga) kali

• 2 (dua) kali

• 6 (enam) kali

• 4 (empat) kali

Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis Jabatan ASN dilaksanakan berdasarkan ?

• Analisis Jabatan dan Analisis Jam Kerja

• Analisis Jabatan dan Analisis Kompetensi

• Analisis Jabatan dan Analisis Kinerja

• Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja

• Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kompetensi

Di bawah ini adalah cuti yang diatur dalam Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 212/SEK/SWK.KPS.3/II/2024 tentang pedoman pelaksanaan cuti bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, kecuali ?

• Cuti Tahunan.

• Cuti Sakit.

• Cuti Melahirkan.

• Cuti Alasan Penting.

• Cuti Bersama.

Pedoman tata naskah dinas di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya adalah

• SK SEKMA NO.627/SEK/SK/VII/2023

• Peraturan Kepala Arsip Nasional No.5 Tahun 2021

• PP No.28 Tahun 2012

• SK KMA No.131/KMA/SK/VII/2023

• Perpres No.95 Tahun 2018

Jenis huruf yang digunakan untuk naskah dinas arahan adalah

• Arial

• Times New Roman

• Tahoma

• Book Old Style

• Calibri

Pejabat yang berwenang memberikan persetujuan atas penghapusan Aset/BMN selain Tanah dan/atau bangunan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan sampai dengan Rp.100.000.000,-/unit merupakan kewenangan dari ?

• Pengelola Barang

• Pengguna Barang

• Kuasa Pengguna Barang

• Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang setempat

• Direktur Jenderal Kekayaan Negaran ( DJKN )

Peraturan yang mengatur tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara (SBSK) adalah

• PMK Nomor 207 Tahun 2021

• PMK Nomor 153 Tahun 2021

• PMK Nomor 53 Tahun 2021

• PMK Nomor 172 Tahun 2020

• PMK Nomor 213 Tahun 2020

Perhitungan Sewa Rumah Dinas Negara di atur dalam

• Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 02/PMK.06/2007

• Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 120/PMK.06/2007

• Peraturan Menteri KIMPRASWIL Nomor : 373/KPTS/2001

• Peraturan Menteri PURR Nomor : 373/KPTS/2001

• Peraturan Menteri PURR Nomor : 373/KPTS/2011