Gratifikasi

Berikut ini adalah yang termasuk tindak pidana korupsi yaitu :

• Gratifikasi dan suap

• Pemerasan/pungi dan gratifikasi

• Suap dan pemerasan/pungli

• Gratifikasi, suap dan pemerasan/pungli

Answer explanation

UU no 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah mengelompokkan korupsi ke dalam 7 jenis utama. Ketujuh jenis tersebut adalah kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Dikelompokkan ke dalam 3 kategori utama yaitu gratifikasi, suap, dan pemerasan/ pungli

Alasan mengapa gratifikasi dilarang ?

• Cikal bakal tindak pidana korupsi

• Bertentangan dengan peraturan

• Menimbulkan sikap memihak

• Semua jawaban benar

Answer explanation

Pasal 12B ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No.20/2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berbunyi: Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap memberi suap, bila berkaitan dengan kedudukannya dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya. Gratifikasi dilarang karena dapat mendorong Pegawai Negeri atau penyelenggara negara untuk bertindak tidak objektif, tidak adil, dan tidak profesional dalam menjalankan tugas mereka

Praktik gratifikasi masih sering terjadi karena ?

• Terbentur peraturan

• Tidak ada perlakuan khusus

• Adanya pihak-pihak yang ingin diistimewakan

• Semua jawaban benar

Answer explanation

Cukup jelas

Gratifikasi menjadi suatu tindak pidana korupsi jika:

• Diterima oleh Penyelenggara Negara

• Tidak dilaporkan

• Berhubungan dengan jabatan

• Semua jawaban benar

Answer explanation

Pasal 12B ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No.20/2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berbunyi: Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap memberi suap, bila berkaitan dengan kedudukannya dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya, dan Pasal 12C ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No.20/2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berbunyi: Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B Ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK

Berikut adalah contoh Gratifikasi yang terkait kedinasan kecuali:

• Pemberian oleh-oleh dari Pengguna Jasa/Stakeholder

• Honor sebagai pembicara yang merupakan tusi

• Souvenir dalam rangka promosi

• Hadiah undian

Answer explanation

PMK 227/2021 pasal 4 (3) h : hadiah langsung/ undian, diskon / rabat, voucher, point rewards, atau suvenir yang berlaku umum dan tidak terkait kedinasan; termasuk ke dalam gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan

Gratifikasi kepada Pegawai atau Penyelenggara Negara dikategorikan menjadi :

• Gratifikasi yang wajib diterima dan tidak wajib diterima

• Gratifikasi yang wajib ditolak dan tidak wajib ditolak

• Gratifikasi yang wajib dilaporkan dan tidak wajib dilaporkan

• Semua jawaban benar

Answer explanation

PMK 227/2021 pasal 4 (1) : gratifikasi kepada pegawai atau penyelenggara negara dikategorikan menjadi (a) gratifikasi yang wajib dilaporkan, dan (b) gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan

Hal pertama yang harus kita lakukan saat menerima gratifikasi yang berhubungan dengan tugas/pekerjaan/jabatan adalah ?

• Menerima

• Menolak

• Melaporkan

• Menyumbangkan

Answer explanation

PMK 227/2021 pasal 3 (2) pegawai atau penyelenggara negara memiliki kewajiban untuk :

a. MENOLAK gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan/atau berlawanan dengan kewajiban atau tugas ybs;

b. melaporkan penolakan atau penerimaan

Jika saya menerima gratifikasi, kemana saya harus melapor ?

• Unit Pelaporan Gratifikasi

• Unit Penerima Gratifikasi

• Unit Pencegahan Gratifikasi

• Unit Pengendalian Gratifikasi

Answer explanation

PMK 227/2021 pasal 3 (2) pegawai atau penyelenggara negara memiliki kewajiban untuk : (b) melaporkan penolakan atau penerimaan gratifikasi melalui Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) atau secara langsung kepada KPK

Berapa hari jangka waktu bagi penerima gratifikasi untuk melapor kepada UPG sesuai PMK 227/PMK.09/2021 tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian Keuangan ?

• Maksimal 7 hari kerja

• Maksimal 10 hari kerja

• Maksimal 14 hari kerja

• Maksimal 30 hari kerja

Answer explanation

PMK 227/2021 pasal 8 (1) a. pegawai dan penyelenggara negara yang menolak atau menerima gratifikasi wajib menyampaikan laporan penolakan atau penerimaan gratifikasi kepada UPG unit kerja dalam jangka waktu paling lama 10 hari kerja sejak tanggal penolakan atau penerimaan gratifikasi

Berapa hari jangka waktu bagi penerima gratifikasi untuk melapor kepada KPK sesuai PMK 227/PMK.09/2021 tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kemenetrian Keuangan ?

• Maksimal 30 hari kerja

• Maksimal 20 hari kerja

• Maksimal 14 hari kerja

• Maksimal 10 hari kerja

Answer explanation

PMK 227/2021 pasal 8 (1) b. pegawai dan penyelenggara negara yang menolak atau menerima gratifikasi wajib menyampaikan laporan penolakan atau penerimaan gratifikasi kepada KPK dalam jangka waktu paling lama 30 hari kerja sejak tanggal penolakan atau penerimaan gratifikasi