Pembagian Kekuasaan di Indonesia

Apa yang dimaksud dengan pembagian kekuasaan di Indonesia?

• Pembagian kekuasaan di Indonesia adalah prinsip pembagian kekuasaan antara eksekutif dan legislatif saja.

• Pembagian kekuasaan di Indonesia tidak diatur dalam UUD 1945.

• Pembagian kekuasaan di Indonesia adalah prinsip pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif sesuai dengan UUD 1945.

• Pembagian kekuasaan di Indonesia hanya terdiri dari dua pilar kekuasaan.

Siapa yang bertanggung jawab atas kekuasaan eksekutif di Indonesia?

• Wakil Presiden

• Gubernur

• Presiden

• Menteri Keuangan

Apakah fungsi dari kekuasaan legislatif di Indonesia?

• Menyediakan layanan kesehatan

• Menyelenggarakan pemilu

• Menyusun anggaran negara

• Membuat undang-undang, mengawasi pemerintahan, dan mengambil keputusan terkait kebijakan negara

Bagaimana proses pemilihan presiden di Indonesia?

• Melalui pemilihan umum setiap lima tahun sekali.

• Melalui pemilihan langsung oleh raja

• Melalui pemilihan oleh partai politik terbesar

• Melalui pemilihan oleh dewan kecil

Apakah peran Mahkamah Konstitusi dalam pembagian kekuasaan di Indonesia?

• Mahkamah Konstitusi tidak memiliki peran dalam pembagian kekuasaan di Indonesia

• Mahkamah Konstitusi berperan dalam mengawasi dan menyeimbangkan pembagian kekuasaan di Indonesia.

• Mahkamah Konstitusi hanya berperan sebagai penengah dalam konflik kekuasaan di Indonesia

• Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk menyeimbangkan pembagian kekuasaan di Indonesia

Apa yang dimaksud dengan sistem presidensial di Indonesia?

• Sistem presidensial di Indonesia adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan eksekutif terpusat pada presiden yang diangkat oleh raja.

• Sistem presidensial di Indonesia adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan eksekutif terpusat pada presiden yang dipilih oleh partai politik.

• Sistem presidensial di Indonesia adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan eksekutif terpusat pada presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat.

• Sistem presidensial di Indonesia adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan eksekutif terpusat pada dewan presiden yang dipilih oleh DPR.

Siapa yang membentuk kekuasaan yudikatif di Indonesia?

• Ketua DPR

• Gubernur Bank Indonesia

• Presiden Republik Indonesia

• Menteri Hukum dan HAM

Bagaimana hubungan antara presiden dan DPR dalam pembagian kekuasaan?

• Presiden memiliki kekuasaan penuh tanpa melibatkan DPR.

• Presiden dan DPR tidak memiliki hubungan yang terkait dengan pembagian kekuasaan.

• Presiden dan DPR memiliki hubungan yang terkait dengan pembagian kekuasaan eksekutif dan legislatif di Indonesia.

• DPR memiliki kekuasaan eksekutif yang lebih besar daripada presiden.

Apakah peran Dewan Perwakilan Rakyat dalam sistem kekuasaan di Indonesia?

• DPR tidak terlibat dalam pengalokasian anggaran negara

• DPR tidak memiliki kewenangan dalam mengawasi kinerja pemerintah

• DPR hanya berperan sebagai penonton dalam proses legislasi

• DPR berperan sebagai lembaga legislatif yang mewakili kepentingan rakyat, membuat undang-undang, mengawasi kinerja pemerintah, dan mengalokasikan anggaran negara.

Bagaimana mekanisme pengawasan kekuasaan di Indonesia?

• Sistem monarki absolut di mana kekuasaan tertinggi berada pada raja

• Pengawasan kekuasaan dilakukan oleh satu lembaga negara tanpa adanya pembagian kekuasaan

• Sistem check and balances antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta lembaga negara independen seperti KPK dan Ombudsman.

• Tidak ada mekanisme pengawasan kekuasaan di Indonesia