Penguatan Kapasitas dalam menangani Penanganan Pelanggaran

Lembaga yang berwenang memutuskan dugaan tindak pidana Pemilihan adalah:

• Pengadilan Negeri

• Pengadilan Tinggi TUN

• Sentra Gakkumdu

• Panwas Pemilihan

• Mahkamah Agung
  

Laporan pelanggaran Pemilihan dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis kecuali:

• Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan

• Pelanggaran administrasi Pemilihan

• Sengketa Pemilihand.Tindak pidana Pemilihan

• Perselisihan hasil Pemilihan
  

Undang-undang yang mengatur tentang Pilkada/Pemilihan……

• UU Nomor 7 Tahun 2017

• UU Nomor 10 Tahun 2015

• UU Nomor 10 Tahun 2016

• UU Nomor 10 Tahun 2020

Perbawaslu tentang Penanganan Pelanggaran Pilkada/Pemilihan adalah……

• Perbawaslu 8 Tahun 2020

• Perbawaslu 9 Tahun 2020

• Perbawaslu 8 Tahun 2022

• Perbawaslu 9 Tahun 2022

Yang dimaksud dengan pelanggaran administrasi dalam Pemilihan Kepala Daerah
adalah:

• Pelanggaran terhadap Undang-Undang Pemilu
  

• Pelanggaran terhadap Kode Etik Penyelenggara Pemilu
  

• Pelanggaran terhadap Undang-undang Pemerintahan Daerah
  

• Pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang pemilu yang bukan merupakan
  ketentuan pidana Pemilu dan terhadap ketentuan lain yang diatur dalam peraturan
  KPU
  

• Pelanggaran terhadap syarat pencalonan pasangan calon
  

Laporan menurut Perbawaslu tentang Pelanggaran pemilihan dapat disampaikan oleh pihak2 berikut, kecuali:

• WNI yang memiliki hak pilih

• WNA

• Pemantau Pemilihan

• Peserta Pemilihan

Berikut adalah pedoman bagi Panwaslu untuk menangani laporan pelanggaran
Pemilihan Kepala Daerah kecuali:

• Undang-undang tentang Penyelenggara Pemilu
  

• Kode Etik jurnalistik
  

• Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah
  

• Peraturan Bawaslu
  

• Peraturan Bawaslu
  

Lembaga yang berhak menerima laporan dugaan pelanggaran pidana pemilu
adalah:

• Penyidik kepolisian
  

• Bawaslu
  

• KPU

• Sentra penegakan hukum terpadu (SENTRA GAKUMDU)

• Kejaksaan

Yang tidak termasuk dalam pelanggaran pidana Pemilihan Kepala Daerah adalah :

• Sengaja berkampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan
  

• Sengaja memalsukan dukungan untuk mendaftarkan diri sebagai pasangan calon
  

• Menggunakan hak pilih lebih dari (satu) kali
  

• Dengan sengaja mengancam pemilih agar tidak menggunakan haknya
  

• Melakukan penghitungan suara di tempat yang kurang terang atau yang kurang
  mendapat penerangan cahaya
  

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor1 Tahun 2014 mengatur tentang :

• Pemerintahan Daerah
  

• Penyelenggara Pemilihan Umum
  

• Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
  

• Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
  

• Pemilihan, Pengangkatan, dan Pengesahan Kepala Daerah