Uji Pemahaman Last EP3RS

Pelayanan kesehatan yang tidak dijamin , kecuali

• Obat sesuai resep dokter di luar formularium nasional

• Pelayanan Kesehatan atas permintaan sendiri

• Pelayanan meratakan gigi atau ortodonsi

• Alat dan obat kontrasepsi

Penerapan fasilitas ruang perawatan pada pelayanan rawat inap berdasarkan Kelas Rawat Inap Standar dilaksanakan secara menyeluruh untuk rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, paling lambat tanggal

• Paling cepat tanggal 30 Juni 2025

• Paling lambat tanggal 30 Juni 2025

• Paling lambat tanggal 31 Juni 2025

• Paling lambat tanggal 30 Juni 2024

Dalam hal peserta di FKTP belum merata dan BPJS dalam memindahkan peserta, Pemindahan Peserta harus mematuhi ketentuan, kecuali;

• Atas Persetujuan dari peserta

• Yang berasal dari Prajurit atau Anggota Polri, BPJS Kesehatan harus berkoordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

• Berkoordinasi dengan dinas Kesehatan dan asosiasi faskes

• Berdasarkan Keputusan BPJS Kesehatan

Peserta PPU yang mengalami PHK tetap memperoleh hak Manfaat Jaminan Kesehatan, tanpa membayar Iuran,sampai dengan kurun waktu ?

• paling lama 12 (dua belas) bulan sejak di PHK

• paling lama 6 (enam) bulan sejak di PHK

• paling lama 6 (enam) bulan sebelum di PHK

• paling lama 12 (dua belas) sebelum sejak di PHK

riwayat peserta menunggak dan telah melakukan pelunasan tunggakan , akan terkena denda pelayanan rawat inap , dalam waktu kurung waktu 45hari peserta mendapatkan pelayanan Kesehatan sebanyak 3x rawat inap dan 2x rawat  Jalan berapa kali peserta berkewajiban membayar denda pelayanan?

• 5x

• 3x

• 1x

• 2x

Status kepesertaan khavita terdaftar sebagai pbid dan telah non aktif pada Januari 2024, khavita telah menikah dengan PPU pada Juli 2024, bagaimana Solusi agar status kepesertaan nya aktif Kembali dan edukasi apa yang tepat

• Dapat di alihkan sebagai istri PPU dan akan langsung aktif dengan rekonsiliasi tagihan dari Januari 2024 sd Juli 2024 dengan hak peserta kelas mengikuti PPU

• Dapat di alihkan sebagai istri PPU dan akan langsung aktif tanpa rekonsiliasi tagihan dengan hak peserta kelas mengikuti PPU

• Tidak dapat di aktifasi

• Dapat di alihkan sebagai istri PPU dan akan aktif setelah 14 hari masa administrasi dengan hak peserta kelas mengikuti PPU

Peserta mendapatkan kendala pelayanan di faskes karena tidak membawa kartu bpjs Kesehatan, Bagaimana Solusi agar peserta mendapatkan pelayanan

• Peserta dapat di edukasi untuk menggunakan Kis digital / KTP

• Peserta dapat mengambil dulu kartu kepesertaan bpjs Kesehatan

• Peserta tidak dapat di jamin jkn

• Peserta di arahkan menjadi pasien umum

Peserta mendapatkan pelayanan rawat inap dan dinyatakan pulang atas izin DPJP pada 1 Juli 2024, kemudian pada tanggal 10 peserta mengakses pelayanan IGD dan di nyatakan Kembali rawat inap di faskes yang sama, bagaimana ketentuan yang sesuai

• Tidak dapat dijamin karena belum 30 hari dari riwayat rawat inap sebelum nya

• Dapat di jamin sesuai prosedur dan indikasi medis

• Hanya di jamin pelayanan igd nya saja , pelayanan rawat inap menjadi pasien umum

• Hanya di jamin pelayanan rawat inap  nya saja , pelayanan igd menjadi pasien umum

Peserta melaporkan iur biaya untuk pelayanan Laboratorium , Langkah apa yang perlu petugas di lakukan , kecuali

• Melakukan konfirmasi ke faskes yang melayani

• Memastikan pelayanan atas indikasi medis

• Berkoordinasi dengan bagian penjaminan

• Menyatakan pelayanan laborat memang diluar pelayanan rawat Jalan

Pasien telah mendapatkan pelayanan rawat Jalan di poli dalam dengan diagnose diabetes melitus, kemudian dokter mengindikasikan perlu pelayanan di poli mata karena ada kecurigaan glaucoma, apakah diperlukan rujukan baru untuk pelayanan di poli mata tersebut?

• Meminta rujukan baru dari fktp dengan tujuan poli mata

• Poli penyakit dalam memberikan rujukan internal ke poli mata

• Pelayanan di poli mata tidak memerlukan rujukan

• Pelayanan di poli mata tidak di jamin