Test Reformasi Birokrasi dan SAKIP

Masalah-masalah yang terjadi di dalam birokrasi yang bersumber pada tata kelola pemerintahan disebut sebagai

• Isu Meso

• Isu Internal

• Isu Hulu

• Isu Hilir

Apa dasar hukum pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah?

• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2017

• Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021

• Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023

• Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021

Sasaran strategis dalam RB General dibagi menjadi 2, yaitu

• Hard Element dan Soft Element

• Ex-Ante dan On-Going

• Hulu dan Hilir

• General dan Tematik

Apa dasar hukum pelaksanaan evaluasi Reformasi Birokrasi?

• Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020

• Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021

• Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023

• Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2023

Berikut ini adalah tema Reformasi Birokrasi Tematik, kecuali

• Pengetasan Kemiskinan

• Pengembangan Sumber Daya Manusia

• Peningkatan Investasi

• Pengendalian Inflasi

Apa saja sub-komponen dalam kriteria penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, kecuali…

• Pencapaian

• Keberadaan

• Kualitas

• Pemanfaatan

Berikut ini bukan merupakan tahapan evaluasi Reformasi Bikrokrasi

• Evaluasi Ex-Ante

• Evaluasi On-Going

• Evaluasi Ex-Post

• Evaluasi Meso

Apa saja komponen dalam evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah?

• Perencanaan dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal

• Perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal

• Perencanaan, pelaporan, evaluasi, dan capaian

• Perencanaan, perjanjian kinerja, pengukuran dan pelaporan

Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah bisa memperoleh nilai bobot AA, ketika…

• Jika kualitas Sebagian besar kriteria telah terpenuhi

• Jika kualitas Sebagian kecil kriteria telah terpenuhi

• Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi dan terdapat beberapa Upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut

• Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi dan terdapat Upaya inovatif serrta layak menjadi percontohan secara nasional

Apa interpretasi dari penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan predikat BB (Sangat Baik)?

• Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.

• Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.

• Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.

• Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.