pre-test prinsip otonomi daerah

Otonomi daerah adalah hak dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Terdapat dalam pasal berapa?

• Pasal 1 ayat 2 dan 5

• Pasal 1 ayat 5 dan 6

• Pasal 5 ayat 1 dan 6

• Pasal 3 ayat 5 dan 6

penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan

Peningkatan pelayanan umum, kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, dan daya saing daerah

• Prinsip otonomi daerah

• Pengertian otonomi daerah

• Latar belakang otonomi daerah

• Tujuan otonomi daerah

Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1945 tentang Pemerintah Daerah, daerah otonom ditetapkan menjadi tiga, yaitu..

• Sektor, kabupaten, kota

• kabupaten, kota, keresidenan

• kabupaten, distrik, kota

• kabupaten, kecamatan, kelurahan

Undang-Undang yang mengatur keleluasaan yang diberikan kepada daerah harus proporsional yang diwujudkan dengan pemanfaatan sumber daya di daerah secara berkeadilan dan bertanggung jaba

• UU No. 22 Tahun 1999

• UU No. 32 Tahun 2004

• UU No. 22 Tahun 1948

• UU No. 33 Tahun 2004

Yang tidak termasuk dasar hukum pelaksanaan OTDA dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUD 1945) adalah

• Pasal 18 ayat (1) hingga ayat (7)

• Pasal 18A ayat (1) dan ayat (2)

• Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2)

• Pasal 18C ayat (1) dan ayat (2)

Yang memiliki hak dalam pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diatur UUD Otonomi Daerah adalah

• Pemerintah pusat dan pemerintah daerah

• Pemerintah pusat

• Tidak satupun dari ketiga pilihan

• Pemerintah daerah

Penguatan Kapasitas: Pemerintah daerah perlu memperkuat kapasitas melalui mekanisme pembinaan, pengawasan, dan pemberdayaan. Reformasi birokrasi yang menyeluruh juga harus dilakukan untuk memastikan pelaksanaan OTDA yang adaptif, inovatif, dan efisien.

• True

• False

Urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah Pusat, kecuali

• Keamanan

• Yustisi

• Agama

• Pendidikan

Yang termasuk dalam urusan pemerintahan provinsi yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan, kecuali

• Pertambangan

• Pariwisata

• Perikanan

• Pertanahan