
UAS MK PAK, 2A1, 2A2 SISTEM INFORMASI
Authored by Dheo Rimbano
Other
University
Used 1+ times

AI Actions
Add similar questions
Adjust reading levels
Convert to real-world scenario
Translate activity
More...
Content View
Student View
10 questions
Show all answers
1.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
Delik korupsi yang ada di dalam KUHP meliputi?
Delik jabatan dan delik yang ada kaitannya dengan delik non jabatan
Delik non jabatan dan delik yang ada kaitannya dengan delik jabatan
Delik jabatan dan delik yang ada kaitannya dengan delik jabatan
Delik pra jabatan dan delik yang ada kaitannya dengan delik jabatan
Delik jabatan dan delik yang ada kaitannya dengan delik pra jabatan
2.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
Melalui penyelenggaraan Sidang Umum Istimewa MPR, disusunlah......................................tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. ISIAN TITIK TITIK TERSEBUT ADALAH?
TAP No. IX/ MPR/1998
TAP No. XI/ DPR/1998
TAP No. XI/ MPR/1988
TAP No. XII/ MPR/1998
TAP No. XI/ MPR/1998
3.
OPEN ENDED QUESTION
3 mins • 1 pt
Tindak pidana ........................ didefinisikan sebagai adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan Negara (ISIAN TITIK TITIK YANG KOSONG ADALAH?) JELASKAN
Evaluate responses using AI:
OFF
4.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
Sebagai suatu tindak pidana yang bersifat luar biasa (extra ordinary crime), pemberantasan korupsi dianggap perlu dilakukan dengan cara-cara yang juga luar biasa. Cara-cara pemberantasan korupsi yang luar biasa itu sebetulnya telah tercantum di dalam?
Undang undang Nomor 1 tahun 1999
Undang undang Nomor 31 tahun 1999
Undang undang Nomor 31 tahun 1998
Undang undang Nomor 21 tahun 1999
Undang undang Nomor 31 tahun 1989
5.
OPEN ENDED QUESTION
3 mins • 1 pt
PP No. 71 tahun 2000 dibentuk untuk mengatur lebih jauh tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat sehingga apa yang diatur di dalam undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut pada dasarnya memberikan hak kepada masyarakat untuk mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang dugaan korupsi serta menyampaikan saran dan pendapat maupun pengaduan kepada penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, advokat, atau kepada KPK). Apa saja bentuk bentuk dukungan masyarakat?
Evaluate responses using AI:
OFF
6.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
DELIK KORUPSI MENURUT UU NO. 31 TAHUN 1999 JO. UU NO. 20 TAHUN 2001. Berdasarkan undang-undang, kita dapat membedakan ...................... yang masuk kategori sebagai delik korupsi. Hal itu diatur dalam 13 pasal.
300 Perbuatan
3 Perbuatan
10 Perbuatan
30 Perbuatan
20 Perbuatan
7.
OPEN ENDED QUESTION
3 mins • 1 pt
Unsur unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dijelaskan dalam penjelasan umum UU No. 31 tahun 1999 yang menyatakan:
Evaluate responses using AI:
OFF
Access all questions and much more by creating a free account
Create resources
Host any resource
Get auto-graded reports

Continue with Google

Continue with Email

Continue with Classlink

Continue with Clever
or continue with

Microsoft
%20(1).png)
Apple
Others
Already have an account?