Search Header Logo

UAS MK PAK, 2A1, 2A2 SISTEM INFORMASI

Authored by Dheo Rimbano

Other

University

Used 1+ times

UAS MK PAK, 2A1, 2A2 SISTEM INFORMASI
AI

AI Actions

Add similar questions

Adjust reading levels

Convert to real-world scenario

Translate activity

More...

    Content View

    Student View

10 questions

Show all answers

1.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Delik korupsi yang ada di dalam KUHP meliputi?

Delik jabatan dan delik yang ada kaitannya dengan delik non jabatan

Delik non jabatan dan delik yang ada kaitannya dengan delik jabatan

Delik jabatan dan delik yang ada kaitannya dengan delik jabatan

Delik pra jabatan dan delik yang ada kaitannya dengan delik jabatan

Delik jabatan dan delik yang ada kaitannya dengan delik pra jabatan

2.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Melalui penyelenggaraan Sidang Umum Istimewa MPR, disusunlah......................................tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. ISIAN TITIK TITIK TERSEBUT ADALAH?

TAP No. IX/ MPR/1998

TAP No. XI/ DPR/1998

TAP No. XI/ MPR/1988

TAP No. XII/ MPR/1998

TAP No. XI/ MPR/1998

3.

OPEN ENDED QUESTION

3 mins • 1 pt

Tindak pidana ........................ didefinisikan sebagai adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan Negara (ISIAN TITIK TITIK YANG KOSONG ADALAH?) JELASKAN

Evaluate responses using AI:

OFF

4.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Sebagai suatu tindak pidana yang bersifat luar biasa (extra ordinary crime), pemberantasan korupsi dianggap perlu dilakukan dengan cara-cara yang juga luar biasa. Cara-cara pemberantasan korupsi yang luar biasa itu sebetulnya telah tercantum di dalam?

Undang undang Nomor 1 tahun 1999

Undang undang Nomor 31 tahun 1999

Undang undang Nomor 31 tahun 1998

Undang undang Nomor 21 tahun 1999

Undang undang Nomor 31 tahun 1989

5.

OPEN ENDED QUESTION

3 mins • 1 pt

PP No. 71 tahun 2000 dibentuk untuk mengatur lebih jauh tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat sehingga apa yang diatur di dalam undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut pada dasarnya memberikan hak kepada masyarakat untuk mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang dugaan korupsi serta menyampaikan saran dan pendapat maupun pengaduan kepada penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, advokat, atau kepada KPK). Apa saja bentuk bentuk dukungan masyarakat?

Evaluate responses using AI:

OFF

6.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

DELIK KORUPSI MENURUT UU NO. 31 TAHUN 1999 JO. UU NO. 20 TAHUN 2001. Berdasarkan undang-undang, kita dapat membedakan ...................... yang masuk kategori sebagai delik korupsi. Hal itu diatur dalam 13 pasal.

300 Perbuatan

3 Perbuatan

10 Perbuatan

30 Perbuatan

20 Perbuatan

7.

OPEN ENDED QUESTION

3 mins • 1 pt

Unsur unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dijelaskan dalam penjelasan umum UU No. 31 tahun 1999 yang menyatakan:

Evaluate responses using AI:

OFF

Access all questions and much more by creating a free account

Create resources

Host any resource

Get auto-graded reports

Google

Continue with Google

Email

Continue with Email

Classlink

Continue with Classlink

Clever

Continue with Clever

or continue with

Microsoft

Microsoft

Apple

Apple

Others

Others

Already have an account?