Pertimbangan yang dikecualikan dalam hal PFP memberikan pertimbangan mengenai kompetensi kolektif yang dibutuhkan terkait dengan Objek Pemeriksaan kepada PSP dalam menentukan Tim Pemeriksaan adalah ?

• independensi
• hasil evaluasi kinerja Pemeriksa dalam penugasan sebelumnya
• tingkat jabatan
• tingkat kesulitan

Dalam perencanaan pemeriksaan investigatif melibatkan beberapa pihak, antara lain ?

• Ketua BPK, Wakil Ketua BPK, Kepala Auditorat Investigasi dan Kepala Subauditorat Investigasi
• Ketua BPK, Wakil Ketua BPK, Kepala Auditorat Investigasi dan Inspektur Utama
• Ketua BPK, Wakil Ketua BPK, Aparat Penegak Hukum dan Kepala Subauditorat Investigasi
• Ketua BPK, Tortama Investigasi, Aparat Penegak Hukum dan Inspektur Utama

Dalam pemeriksaan investigatif, Kepala Auditorat Investigasi berperan sebagai berikut, kecuali ?

• Menugaskan PFP untuk menyusun Program Pemeriksaan
• Menyiapkan bahan dalam rangka pemerolehan keyakinan mutu atas Program PI
• Me-review usulan Tim PI terkait dengan independensi dan persyaratan kompetens
• Melakukan review dalam rangka pemerolehan keyakinan mutu atas Program PI

PSP menentukan komposisi Tim PI dengan mempertimbangkan masukan PFP atas ketersediaan jumlah dan waktu Pemeriksa, pengalaman, dan kompetensi yang relevan dengan kompleksitas pemeriksaan. Penentuan komposisi Tim PI dituangkan dalam bentuk ?

• Laporan perencanaan PI
• Surat Tugas
• Konsep Surat Keputusan
• Konsep Surat Tugas

Dalam pemeriksaan investigasi terdapat gangguan independensi yang menyebabkan pembatalan penugasan Pejabat Fungsional Pemeriksa, Pembatalan penugasan tersebut harus disetujui oleh?

• Tortama Investigasi
• Ketua dan/atau Wakil Ketua BPK
• Pengendali teknis
• Kepala Auditorat Investigasi

Berdasarkan persetujuan pelaksanaan PI dari Badan atau Ketua BPK dan/atau Wakil Ketua BPK, Kepala Auditorat menugaskan PFP sebagai ?

• Tim Pemeriksaan
• Tim Review hasil pemeriksaan
• Tim Penyusun Program PI
• Tim penyusun laporan PI

Pejabat fungsional pemeriksa memiliki alasan untuk tidak melaksanakan penugasan pemeriksaan yang telah tercantum dalam surat tugas dengan alasan, kecuali ?

• Alasan Acara Keluarga
• terganggunya independensi PFP terhadap entitas/kasus yang diperiksa sehingga PFP tidak dapat menjalankan tugas pemeriksaan secara objektif
• sakit yang berdasarkan keterangan dokter menyatakan bahwa PFP tersebut tidak dapat menjalankan tugas pemeriksaan
• berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) BPK

Di bawah ini merupakan peran dari PSP dalam proses penyusunan LHP, kecuali :

• Melakukan pemerolehan keyakinan mutu atas hasil pemeriksaan sesuai tanggung jawab dan kewenangannya
• Menyampaikan pelaporan informasi rahasia, indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana kepada Anggota
• Menyusun dan menandatangani surat pengantar konsep LHP
• Menyampaikan bahan IHPS

Proses tahapan mekanisme pelaporan pemeriksaan yaitu :

• Penyusunan konsep LHP - Reviu Konsep LHP - Penyampaian Konsep LHP & Perolehan Tanggapan - Finalisasi Konsep LHP - Penerbitan dan Penyampaian LHP
• Penyusunan konsep LHP - Reviu Konsep LHP - Penyampaian Konsep LHP & Perolehan Tanggapan - Finalisasi Konsep LHP - Penerbitan dan Penyampaian LHP – Penelaahan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
• Penyusunan konsep LHP - Reviu Konsep LHP - Penyampaian Konsep LHP & Perolehan Tanggapan - Finalisasi Konsep LHP - Persetujuan Konsep LHP dan Surat Keluar - Penerbitan dan Penyampaian LHP
• Penyusunan Temuan Pemeriksaan - Penyusunan konsep LHP - Reviu Konsep LHP - Penyampaian Konsep LHP & Perolehan Tanggapan – Finalisasi Konsep LHP - Penerbitan dan Penyampaian LHP

Apakah yang harus dilakukan Ketua Tim dalam menyusun konsep LHP :

• Menjamin isi temuan, kesesuaian kriteria dan kecukupan dan kelengkapan bukti
• Menjamin terpenuhinya unsur-unsur temuan sesuai SPKN
• Menjamin validitas substansi, kebenaran matematis, dan akurasi angka atas bahan penyusunan LHP dari TP
• Menjamin kesesuaian penggunaan Bahasa dengan ketentuan yang berlaku