PreTest - Rakor Penanganan Pelanggaran

Dalam hal pihak yang diklarifikasi tidak bersedia untuk menandatangani berita acara klarifikasi, apa yang harus dilakukan oleh pengawas pemilihan ?

• Menghentikan proses klarifikasi

• Pengawas pemilihan menyatakan ketidakbersediaan pihak yang diklarifikasi dalam berita acara klarifikasi dan berita acara klarifikasi ditandatangani oleh pihak yang melakukan klarifikasi

• Pengawas pemilihan membuat surat pernyataan

• Menjadwalkan Kembali waktu pelaksanaan klarifikasi

• Menghentikan proses penanganan pelanggaran

Berapakah batas waktu penanganan temuan/laporan pelanggaran pemilihan di pengawas pemilihan ?

• 3+2 hari kerja

• 7+7 hari kerja

• 5 hari kerja

• 3+2 hari kalender

• 14 hari kalender

Berapakah batas waktu pembuatan kajian awal setelah laporan disampaikan ke Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota atau panwaslu kecamatan?

• Paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak laporan diterima

• Paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak laporan disampaikan

• Paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak laporan disampaikan

• Paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak laporan disampaikan

• Paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak laporan diregistrasi

Temuan dan laporan pelanggaran pemilihan yang telah diregistrasi yang mengandung dugaan tindak pidana pemilihan dibahas dalam pembahasan pertama sentra gakkumdu paling lambat ?

• 1x24 jam setelah temuan/laporan diregistrasi

• 2x24 jam setelah laporan diterima

• 1 hari sejak laporan disampaikan

• 2x24 jam setelah laporan disampaikan

• 1 hari sejak laporan diterima

Proses penanganan laporan pelanggaran administrasi pemilihan yang paling tepat adalah ?

• Penerimaan laporan, kajian awal, registrasi, sidang pembuktian, putusan

• Penerimaan laporan, kajian awal, registrasi, kajian, rekomendasi

• Penerimaan laporan, kajian awal, sidang pendahuluan, sidang pembuktian, putusan

• Penerimaan laporan, kajian awal, registrasi, putusan

• Penerimaan laporan, kajian awal, registrasi, kajian, putusan

Kajian awal dilakukan untuk meneliti sebagai berikut, kecuali:

• Laporan pemilihan yang telah ditangani dan diselesaikan oleh pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya

• Keterpenuhan syarat formal dan syarat materiel laporan

• Pelimpahan laporan sesuai dengan tempat terjadinya dugaan pelanggaran pemilihan

• Jenis dugaan pelanggaran

•  Keterpenuhan unsur pelanggaran pemilu

Siapakah yang dapat melaporkan dugaan pelanggaran pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota ke Pengawas Pemilu?

• Pemantau pemilihan yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantaunya

• Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada pemilihan setempat

• Partai politik

• Tim kampanye

• Semua salah

Berikut ini syarat-syarat laporan hasil pengawasan ditetapkan sebagai temuan, kecuali:

• Waktu penetapan temuan tidak melebihi ketentuan batas waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak laporan hasil pengawasan dibuat

• Identitas penemu dugaan pelanggaran pemilihan

• Identitas pelaku

• Saksi-saksi

• Uraian kejadian

Syarat materiel laporan meliputi:

• Waktu dan tempat kejadian dugaan pelanggran

• Uraian kejadiian dugaan pelanggaran

• Bukti

• Semua benar

• Semua salah

Manakah pernyataan dibawah ini yang paling tepat?

• Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota meneruskan rekomendasi pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan yang dilakukan oleh Anggota KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota kepada DKPP

• Panwaslu kecamatan berdasarkan tugas dan wewenang dapat memberikan rekomendasi terhadap Laporan atau Temuan yang diduga sebagai pelanggaran Administrasi pemilihan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota

• Laporan atau Temuan dugaan Tindak Pidana Pemilihan diteruskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota kepada Kejakasaan pada sentra penegakan hukum terpadu sesuai dengan tingkatannya

• Dalam hal hasil kajian yang dikategorikan bukan dugaan pelanggaran Pemilihan tetapi termasuk dugaan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, diteruskan kepada KASN

• Penerusan dugaan Pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya diputuskan dalam rapat sentra gakkumdu