LCTP PUT III SES 1

Upaya-upaya yang DJP lakukan untuk mencapai target penerimaan pajak melalui upaya- upaya, yaitu ....

• penguatan Sumber Daya modal , penguatan teknologi informasi, penguatan organisasi, penguatan anggaran dan penguatan proses bisnis

• penguatan Sumber Daya Manusia, penguatan teknologi informasi, penguatan organisasi, penguatan anggaran dan penguatan proses bisnis

• penguatan Sumber Daya Manusia, penguatan teknologi informasi, penguatan organisasi, penguatan anggaran dan penguatan proses produksi

• penguatan Sumber Daya Manusia, penguatan teknologi informasi, penguatan lembaga, penguatan anggaran dan penguatan proses bisnis

Upaya-upaya penguatan diperlukan mengingat jika penerimaan pajakbertambah idealnya diikuti dengan penambahan pegawai untuk lebih menjangkau Wajib Pajak.

• BENAR

• SALAH

perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan-badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif di suatu negara dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara adalah ...

• PEMERINTAH

• NEGARA

• LEMBAGA NEGARA

• OTONOMI DAERAH

penyelenggaraan pemerintahan Indonesia menganut asas desentralisasi/otonomi.

• BENAR

• SALAH

urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota disebut ....

• Urusan pemerintahan absolut

• Urusan pemerintahan umum

• Urusan pemerintahan konkuren

• Urusan pemerintahan daerah

Direktorat Jenderal Pajak tidak memiliki tugas di bidang perpajakan merumuskan namun melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan,

• BENAR

• SALAH

Salah satu fungsi pajak ialaj pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pajak

• BENAR

• SALAH

Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan Republik Indonesia berada di PEKANBARU

• BENAR

• SALAH

AKRONIM PPDDP ialah Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan

• BENAR

• SALAH

3 Fungsi utama administrasi pajak, ialah ....

• fungsi pelayanan, pengawasan dan keadilan hukum

• fungsi alokasi, fungsi pelayanan, dan fungsi pengawasan

• fungsi pelayanan, distribusi dan penegakan hukum

• fungsi pelayanan, pengawasan dan penegakan hukum