Bimtek Pengawasan

Peraturan KPU yang mengatur tentang jadwal dan tahapan pelaksanaan Pilkada 2024 adalah...

• PKPU Nomor 1 tahun 2024

    

• PKPU Nomor 2 tahun 2024

• PKPU Nomor 3 tahun 2024

• PKPU Nomor 4 tahun 2024

• PKPU Nomor 5 tahun 2024

Answer explanation

Jawaban Anda Benar.

Anda Hebat....

Pelaksanaan Pilkada serentak 2024 telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal...

• Pasal 200

• Pasal 199

• Pasal 202

• Pasal 201

• Pasal 169

Di bawah ini yang tidak masuk dalam tahap persiapan pelaksanaan Pilkada serentak 2024, yaitu...

• Perencanaan program dan anggaran

• Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS

• Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih

• Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan

• Pengumuman pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.

Salah satu larangan kampanye yang dapat langsung diberikan peringatan tertulis untuk menghentikan kegiatan kampanye walaupun belum menimbulkan gangguan dan/atau penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelarangan atau di seluruh daerah pemilihan setempat jika terjadi gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah lain adalah....

• Mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum.

• Menggunakan tempat ibadah, tempat pendidikan, dan melakukan pawai dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya.

• Mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah.

• Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye.

• Mengganggu tetangga

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, terdapat berapa pasal?

• 45

• 46

• 47

• 48

• 50

Verifikasi faktual terhadap dukungan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dilakukan oleh?

• KPU Provinsi

• KPU Kabupaten/Kota

• PPK

• PPS

• KPPS

Answer explanation

benar..

anda Hebat...........

Pengawas Pemilihan memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindak lanjuti laporan paling lama ……. Hari terhitung setelah laporan atau temuan diregistrasi dan dinyatakan diterima

• 3

• 4

• 5

• 6

• 7

Answer explanation

Anda Hebat ......

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menghilangkan hak seseorang menjadi Calon Gubernur/Wakil Gubernur, Calon Bupati/Wakil Bupati, dan Calon Walikota/Wakil Walikota, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (Tiga Puluh Enam) bulan dan paling lama 72 (Tujuh Puluh Dua) bulan dan denda paling sedikit Rp. 36.000.000 (Tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp. 72.000.000 (Tujuh puluh juta rupiah). Terdapat pada pasal berapa?

• Pasal 178E ayat 1

• Pasal 178E ayat 2

• Pasal 180 ayat 1

• Pasal 180 ayat 2

• Pasal 178H

Answer explanation

Waktu penetapan Temuan tidak melebihi ketentuan batas waktu paling lama ……. Hari terhitung sejak laporan hasil pengawasan dibuat.

• 3

• 4

• 5

• 6

• 7

Answer explanation

hebat.....

Anggota PPS, Anggota PPK, Anggota KPU Kabupaten/Kota, Anggota KPU Provinsi, dan/atau petugas yang diberikan kewenangan melakukan Verifikasi dan Rekapitulasi yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap dukungan calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (Tiga Puluh Enam) bulan dan paling lama 72 (Tujuh Puluh Dua) bulan dan denda paling sedikit Rp. 36.000.000 (Tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp. 72.000.000 (Tujuh puluh juta rupiah). Terdapat pada pasal berapa?

• Pasal 185A

• Pasal 177B

• Pasal 186A

• Pasal 187A

• Pasal 187B

Answer explanation

hebat......