BABAK 3 CLASH OF CHAMPION: ARENA ARGUMENTASI

Dari penggalan kalimat berikut, manakah yang termasuk ke dalam kalimat opini?

• A. "Meminta pemerintah dan DPR untuk merancang Undang-Undang dengan pertimbangan hukum yang tepat, tidak ugal-ugalan dan sesuai dengan prosedur hukum, serta melibatkan masyarakat melalui partisipasi yang bermakna."

• B. "Rapat paripurna pengesahan revisi UU Pilkada pada Kamis pagi urung digelar karena peserta rapat tidak memenuhi kuorum."

Answer explanation

Dari penggalan kalimat berikut, manakah yang termasuk ke dalam kalimat opini?

• A. "Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 (syarat usia calon) tanggal 20 Agustus 2024 juga menegaskan bahwa syarat usia pencalonan kepala daerah harus dihitung sejak penetapan pasangan calon oleh KPU, bukan sejak pelantikan calon terpilih."

• B. "Putusan mengenai syarat usia calon sejak penetapan oleh KPU mencerminkan semangat penguatan demokrasi lokal di tengah upaya pelanggengan politik dinasti saat ini."

Dari penggalan kalimat berikut, manakah yang termasuk ke dalam kalimat fakta?

• A. "Kapasitas dan integritas kepala daerah merupakan variabel yang sangat menentukan tata kelola pemerintahan daerah yang baik."

• B. "Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengeklaim, rapat paripurna tersebut tidak mungkin digelar pada hari ini juga."

Dari penggalan kalimat berikut, manakah yang termasuk ke dalam kalimat fakta?

• A. "Revisi UU Pilkada yang serampangan ini berpotensi merusak integritas dan efektivitas pemerintahan daerah, serta mengancam upaya mencapai ultimate goal otonomi daerah."

• B. "Ada mekanisme yang harus ditempuh untuk menentukan kapan rapat paripurna bakal digelar kembali, yakni melalui rapat pimpinan (rapim) dan Badan Musyawarah (Bamus) DPR."

Dari penggalan kalimat ini, manakah yang termasuk ke dalam kalimat opini?

• A. "Keputusan ini juga membuka peluang bagi calon kepala daerah alternatif untuk bersaing secara efektif dalam melawan koalisi yang dominan."

• B. "Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) meminta DPR dan pemerintah tidak ugal-ugalan mengubah konstitusi."