Tes PKD Se-Kecamatan Sungailiat

Berikut adalah jenis pelanggaran dalam pemilihan serentak, kecuali

• Pelanggaran Administrasi

• Pelanggaran Pidana

• Pelanggaran Kode Etik

• Pelanggaran Lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

Undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan Serentak

• Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

• Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019

• Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2018

• Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

Contoh pelanggaran administrasi dalam pemilihan serentak

• Memanipulasi hasil pemilu

• Penggunaan media sosial untuk kampanye.
• Pelanggaran batas waktu pendaftaran pemilih.
• Penyalahgunaan wewenang oleh penyelenggara pemilu.

Contoh jenis pelanggaran pidana dalam pemilihan serentak

• Pendaftaran pemilih yang tidak valid
• Penggelembungan suara

• Penyalahgunaan penggunaan wewenang kekuasaan ASN

• Penyebaran informasi resmi

Berapa hari batas penanganan pelanggaran oleh Bawaslu pada pemilihan serentak

• 3+2 Hari Kalender

• 7+7 Hari Kerja

• 5+2 Hari kalender

• 7+7 Hari Kalender

Dibawah ini adalah tahapan pemilihan serentak, kecuali

• Pemutakhiran Daftar Pemilih

• Pelaksanaan Kampanye

• Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan serentak

• Pengadaan dan Pendistribusian Logistik

metode pengawasan yang digunakan oleh jajaran pengawas pemilu, kecuali

• Metode pengawasan tidak langsung

• Metode pengawasan langsung

• Metode pengawasan basis data

• Metode pengawasan partisipatif

Kewenangan Bawaslu dalam pemilihan serentak, kecuali

• Pelaksana

• Pencegahan

• Penindakan

• Penyelesaian Sengketa

Apa yang harus dilakukan jika terdapat pelanggaran administrasi Pemilihan serentak di tingkat Kelurahan/Desa

• Mengabaikannya

• mengajukan laporan kepada panwascam

• menyelesaikan secara internal kelurahan/desa

• melaporkan kepada pihak kepolisian

yang disebut penyelenggara pemilu, kecuali

• Bawaslu

• KPU

• DKPP

• BPKP