EVALUASI BAB II HAK DAN KEWAJIBAN

Setiap warga negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban. Salah satu kewajiban sebagai warga negara adalah....

• A.Membayar pajak

• B.Mendapatkan perlindungan hukum

• C.Mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layah

• D. memeluk agama masing masing

1. 1. Makna sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam pelaksanaan keyakinan bagi tiap penduduk sebagai implementasi hak pada Pasal 29 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yakni ….

• A. setiap orang yang hidup di Indonesia boleh berkeyakinan apa saja

• B. setiap orang yang tinggal di Indonesia dilindungi dalam berkeyakinan apa saja

• C. setiap warga negara dilindungi untuk beragama dan berkeyakinan terhadap Tuhan YME

• D. setiap orang yang tinggal di Indonesia dilindungi untuk beragama dan berkeyakinan terhadap Tuhan YME

Tidak mematuhi dan menaati peraturan yang berlaku merupakan perilaku yang menunjukan adanya...

• A. Pelanggaran hak

• B. Pengingkaran hak

• C.Kesadaran Hukum

• D. Pengingkaran Kewajiban

Makna sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dalam perlakuan terhadap warga negara di dalam mengeluarkan pendapat berdasarkan Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945, yakni ….

• A. siapa saja yang tinggal di Indonesia dapat mengeluarkan pendapat sesuai prosedur yang benar

• B. setiap orang yang memiliki domisili di Indonesia dapat mengeluarkan pendapat sesuai prosedur yang berlaku

• C. warga negara dapat menyampaikan pendapatnya di mana dan kapan pun

• D. warga negara dapat mengeluarkan pendapatnya di mana dan kapan pun untuk mengubah kebijakan jika sesuai dengan prosedur musyawarah

Makna sila Persatuan Indonesia dalam pelaksanaan pertahanan dan keamanan bangsa sebagai implementasi Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 30 UUD NRI Tahun 1945, yakni ….

• A. negara dapat melakukan apa saja jika negara dalam keadaan genting terhadap bangsa indonesia

• B. negara dapat melakukan tindakan represif untuk ketertiban jika negara dalam keadaan genting

• C. negara dapat menertibkan siapa pun dengan alasan dan keadaan apa pun

• E. negara melindungi warga negara Indonesia sepanjang masih berada di tanah air

Makna sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan dalam pelaksanaan pengambilan keputusan di ruang publik sebagai implementasi HAM di Indonesia, yakni.…

• A. seluruh usulan kebijakan publik harus berdasarkan referendum rakyat

• B. segala keputusan untuk kebijakan publik mengacu pada kepentingan kekuasaan yang mengatasnamakan rakyat

• C. segala kebijakan merupakan hasil kajian sosiologis, politis, dan hukum yang terjadi di masyarakat

• D. kebijakan diambil untuk terpenuhinya segala keinginan rakyat

Makna sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia dalam pelaksanaan standar hidup layak sebagai implementasi HAM di Indonesia, yakni ….

• A. setiap warga negara Indonesia berhak atas hidup layak berdasarkan standar kemampuan negara dan masyarakatnya

• B. setiap warga negara berhak untuk mendapatkan berbagai kemudahan dan hidup mapan sesuai janji pemerintah ketika kampanye

• D. negara akan melakukan operasi pasar apabila terjadi kecurangan oleh pedagang

• D. kelayakan ditentukan dengan standar pertumbuhan ekonomi hasil perbandingan dengan negara Asia Tenggara

Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara yang diselenggarakan melalui berbagai cara. Pernyataan dibawah yang tepat terdapat pada....

• Bela negara melalui pendidikan kewarganegaraan

• Bela negara melalui pelatihan dasar kemiliteran dan pengabdian sebagai prajurit TNI

• Bela negara dilakukan melalui WNI usia 17 tahun

• Melalui profesi masing - masing warga negara

Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban merupakan salah satu sikap yang ditunjukkan yang berkaitan dengan Penegakan Hak Asasi Manusia. Identifikasi sikap tersebut terdapat pada butir…

• a.Menghormati hak orang lain.

• b. Menuntut hak tanpa kewajiban.

• c. Melakukan kewajiban tanpa mengharapkan hak.

• d. Meminta bantuan kepada orang lain.

10. 10. Berikut ini yang bukan termasuk dalam kategori HAM adalah…

• a. Hak untuk hidup.

• b. Hak untuk mendapatkan pendidikan.

• c. Hak untuk mendapatkan pekerjaan.

• d. Hak untuk memiliki harta benda orang lain.