QUIZ BAB 2 PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Tata urutan peraturan perundangan undangan mengandung makna bahwa peraturan perundang undangan memiliki hierarki/ tingkatan, yang dimaksud Hierarki adalah... ...

• Tingkatan yang tidak memiliki kekuatan hukum.
• Urutan yang hanya berlaku untuk peraturan daerah.
• Kekuatan hukum yang sama untuk semua peraturan.
• Tingkatan atau urutan kekuatan hukum dari peraturan perundang-undangan.

Lembaga yang berwenang mengubah dan menetapkan UUD adalah ....

• Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
• Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
• Mahkamah Konstitusi (MK)
• Presiden Republik Indonesia

Dalam sistem hukum Indonesia, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi memiliki kekuatan hukum yang lebih besar dibandingkan dengan peraturan yang lebih rendah. Apa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi?

• Peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah.

• Peraturan yang ditetapkan oleh lembaga legislatif.

• Peraturan yang memiliki kekuatan hukum lebih rendah.

• Peraturan yang tidak diakui oleh hukum.

Siapa yang memiliki wewenang untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang di Indonesia?

• Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

• Mahkamah Agung (MA)

• Presiden Republik Indonesia

• Kementerian Hukum dan HAM

Proses pembuatan undang-undang di Indonesia melibatkan beberapa tahap. Apa tahap pertama dalam proses tersebut?

• Pembahasan di tingkat komisi.

• Pengajuan RUU oleh pemerintah atau DPR.

• Pengesahan oleh Presiden.

• Penyusunan naskah akademik.

Pihak-pihak yang berperan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan nasional di tingkat pemerintahan pusat adalah ...

• Presiden, DPR, dan DPD
• Kepala Desa, Camat, dan Lurah
• DPRD, BPK, dan MA
• Menteri, Gubernur, dan Walikota

Siapa yang berwenang untuk mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU) di Indonesia?

• Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

• Pemerintah

• Mahkamah Konstitusi (MK)

• Presiden Republik Indonesia

Apakah yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat lex specialis?

• Peraturan yang berlaku secara umum.

• Peraturan yang mengatur hal khusus dan mengesampingkan peraturan umum.

• Peraturan yang tidak memiliki kekuatan hukum.

• Peraturan yang hanya berlaku di daerah tertentu.

Siapa yang memiliki hak untuk mengajukan judicial review terhadap undang-undang di Indonesia?

• Presiden Republik Indonesia

• Setiap warga negara

• Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

• Mahkamah Agung (MA)

Jauh di mata, tapi dekat di hati. Apakah itu ?

• Keluarga
• Cinta
• Persahabatan
• Kekayaan