Quiz PP 106/ 2021

Apa yang dimaksud dengan Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua?

• Kewenangan yang diberikan kepada pemerintah pusat

• Kewenangan yang tidak diatur dalam undang-undang

• Kewenangan yang diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat

• Kewenangan yang diberikan kepada daerah lain di Indonesia

Siapa yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia?

• Gubernur Provinsi Papua

• Menteri Dalam Negeri

• Presiden Republik Indonesia

• Dewan Perwakilan Rakyat

Apa yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua?

• Mengelola moneter dan fiskal

• Mengatur pertahanan dan keamanan

• Mengambil kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan

• Mengatur urusan luar negeri

Apa yang dimaksud dengan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP)?

• Lembaga pemerintah pusat

• Lembaga perwakilan daerah Provinsi Papua

• Lembaga yang mengatur kebijakan luar negeri

• Lembaga yang mengawasi anggaran negara

Apa yang menjadi tugas dari Gubernur Provinsi Papua?

• Mengatur urusan pemerintahan daerah

• Mengawasi kebijakan luar negeri

• Mengelola anggaran pusat

• Menetapkan undang-undang nasional

Apa yang dimaksud dengan Masyarakat Hukum Adat?

• Warga masyarakat asli Papua yang hidup dalam wilayah tertentu

• Warga negara Indonesia yang tinggal di luar Papua

• Masyarakat yang tidak terikat oleh hukum

• Masyarakat yang tidak memiliki adat istiadat

Apa yang menjadi fokus dari Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua?

• Mengatur kebijakan luar negeri

• Melaksanakan sinkronisasi dan evaluasi pembangunan

• Mengawasi pemilihan umum

• Mengelola anggaran negara

Apa yang menjadi tujuan dari Peraturan Pemerintah ini?

• Mengawasi pemilihan umum

• Memberikan arah pelaksanaan kekhususan Provinsi Papua

• Menetapkan undang-undang baru

• Mengatur kebijakan luar negeri

Siapa yang menetapkan alokasi kursi bagi setiap daerah pengangkatan di kabupaten/kota?

• Gubernur

• Menteri

• Bupati/Wali Kota

• DPRP

Berapa lama waktu yang diberikan untuk menyampaikan pertimbangan dari DPRP dan MRP kepada Gubernur?

• 45 Hari

• 60 Hari

• 15 Hari

• 30 Hari