Periodisasi Pemberlakuan UUD di Indonesia

Pada konstitusi ini, sistem pemerintahan yang dianut adalah sistem parlementer kabinet semu (quasi parlementer) dengan ciri perdana menteri diangkat oleh Presiden, pembentukan kabinet dilakukan Presiden, pertanggungjawaban kabinet adalah kepada DPR (melalui keputusan pemerintah), DPR tidak dapat menggunakan mosi tidak percaya pada kabinet.​ (a)   ​ ​ ​

• Konstitusi RIS
• UUDS 1950
• UUD 1945

Konstitusi ini tercipta sebagai hasil kesepakatan dari Konferensi Meja Bundar. Salah satu hasil dari kesepakatan tersebut adalah mengubah bentuk negara Indonesia​ (a)   ​

• Konstitusi RIS
• UUDS 1950
• UUD 1945

Konstitusi pada masa ini belum dapat dijalankan secara murni dan konsekuen. Hal ini dikarenakan semua kekuatan negara difokuskan pada upaya mempertahankan kemerdekaan. (a)   ​

• UUD 1945
• Konstitusi RIS
• UUDS 1950

Pada masa perberlakuan Konstitusi ini, tercatat tiga kali pemerintah mengeluarkan maklumat. Maklumat yang dikeluarkan oleh pemerintah memberikan pengaruh yang cukup besar pada sistem ketatanegaraan Indonesia. (a)   ​

• UUD 1945
• UUDS 1950
• Konstitusi RIS

Konstitusi yang pernah berlaku ini merupakan gabungan antara dua konstitusi ​ (a)   ​

• Konstitusi RIS
• UUD 1945
• UUDS 1950

Pada akhir periode Konstitusi ini, Presiden mengeluarkan Sebuah Dekrit untuk mengatasi kondisi negara yang kacau dan semakin tidak terkendali (a)   ​

• UUDS 1950
• UUD 1945
• Konstitusi RIS

Jodohkan berikut ini

• UUD 1945

• diawal periode konstitusi ini, Indonesia menggunakan Sistem pemerintahan Presidensial. Namun kemudian berubah menjadi sistem pemerintahan parlementer dikarenakan untuk menjawab tudingan atau propaganda dari Belanda.

• Konstitusi RIS

• dalam periode konstitusi ini, dibentuk DPRS yang merupakan gabungan DPR RIS dengan anggota BP KNIP serta anggota yang ditunjuk Presiden

• UUDS 1950

• Pada pemberlakuan konstitusi ini, dikenal alat perlengkapan negara yaitu Senat, DPR, MA dan Dewan Pengawas Keuangan.