Gagasan dalam Sidang BPUPKI Pertama

Apa itu BPUPKI?

• Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kebangkitan Indonesia

• BPUPKI adalah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia.

• Badan Penyelidik Usaha Pembangunan Indonesia

• Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemajuan Indonesia

Kapan sidang pertama BPUPKI dilaksanakan?

• 1 April 1945

• 15 Agustus 1945

• 10 November 1945

• 28 Mei 1945

Siapa yang memimpin sidang BPUPKI pertama?

• Soekarno

• Sultan Hamengkubuwono IX

• Mohammad Hatta

• Dr. Radjiman Wedyodiningrat

Sebutkan tujuan utama dibentuknya BPUPKI!

• Membentuk pemerintahan sementara

• Mempersiapkan kemerdekaan Indonesia dan merumuskan dasar negara.

• Mengatur hubungan internasional

• Menetapkan undang-undang baru

Apa saja gagasan yang dibahas dalam sidang pertama?

• Diskusi mengenai anggaran dan pendanaan

• Pembahasan tentang sejarah organisasi

• Pengenalan isu-isu utama, penentuan agenda, dan diskusi tentang tujuan serta harapan.

• Penetapan lokasi sidang berikutnya

Siapa saja anggota BPUPKI yang terkenal?

• Soekarno, Mohammad Hatta, Radjiman Wedyodiningrat

• B.J. Habibie

• Suharto

• Joko Widodo

Apa peran Soekarno dalam sidang BPUPKI pertama?

• Soekarno menolak usulan dasar negara.

• Soekarno mengusulkan sistem monarki.

• Soekarno menjadi ketua BPUPKI.

• Soekarno mengusulkan Pancasila sebagai dasar negara.

Sebutkan hasil penting dari sidang BPUPKI pertama!

• Pembentukan lembaga eksekutif dan pemilihan presiden.

• Pembentukan Panitia Sembilan dan pembahasan dasar negara.

• Pembahasan tentang sistem monarki dan pemerintahan daerah.

• Pembentukan Panitia Lima dan penetapan konstitusi.

Apa yang menjadi fokus utama dalam pembahasan sidang pertama?

• Penentuan agenda dan pokok permasalahan.

• Diskusi mengenai peserta sidang.

• Evaluasi hasil sidang sebelumnya.

• Pembahasan tentang keputusan akhir.

Bagaimana sikap Jepang terhadap BPUPKI?

• Jepang mendukung tetapi mengawasi BPUPKI.

• Jepang tidak peduli terhadap BPUPKI.

• Jepang menganggap BPUPKI sebagai ancaman.

• Jepang menolak keberadaan BPUPKI.