Kuis Sengketa Pajak dan Litigasi - UU KUP

Dasar penagihan pajak

• Surat Tagihan Pajak dan Surat Setoran Pajak

• Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan

• Putusan Banding dan Surat Ketetapan Pajak Nihil

• Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar dan Surat Paksa

Penagihan seketika dan sekaligus dilakukan apabila

• Penanggung Pajak akan tinggal di Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu

• Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia

• Badan usaha sudah dibubarkan oleh negara

• Tidak terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usaha atau menggabungkan, memekarkan usaha, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki

Daluwarsa penagihan pajak tertangguh apabila

• Diterbitkan Surat Tagihan Pajak

• Diterbitkan SKPKB sebagaimana dalam Pasal 13 ayat (5), atau SKPKBT sebagaimana dalam Pasal 15 ayat (4) UU KUP

• Tidak terdapat pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung

• Dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak terhadap

• Penerbitan SKP atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya telah sesuai dengan prosedur dalam ketentuan peraturan perpajakan

• Pelaksanaan Surat Tagihan Pajak

• Keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak

• Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Gugatan

DJP dapat menerbitkan SKPKB setelah menerbitkan Surat Teguran

• Benar

• Salah

Gugatan dapat diajukan kepada badan peradilan pajak terhadap

• Pelaksanaan Surat Paksa

• Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang

• Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang

• Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang

Daluwarsa penagihan pajak dapat melampaui 5 (lima) tahun apabila

• Diterbitkan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak yang tidak melakukan pembayaran utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran

• WP mengakui utang pajak dengan cara mengajukan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran utang pajak sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran

• Terhadap Wajib Pajak dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan

• Semua benar

Untuk Tahun Pajak 2023, SKPKB dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, WP hanya menyetujui pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). WP telah melunasi sebagian SKPKB tersebut sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan kemudian mengajukan keberatan atas koreksi lainnya. DJP mengabulkan sebagian keberatan WP dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Berapa sanksi administrasi yang harus dibayar WP sesuai Pasal 25 UU KUP?

Untuk Tahun Pajak 2023, SKPKB dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, WP hanya menyetujui pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). WP telah melunasi sebagian SKPKB tersebut sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan kemudian mengajukan keberatan atas koreksi lainnya. DJP mengabulkan sebagian keberatan WP dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Selanjutnya WP mengajukan permohonan banding dan oleh Pengadilan Pajak diputuskan besarnya pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah). Berapa sanksi denda yang harus dibayar WP sesuai Pasal 27 UU KUP?

Pajak yang terhutang berdasarkan Surat Ketetapan Pajak harus dilunasi selambat-lambatnya … bulan sejak tanggal diterima oleh WP

• 1

• 3

• 6

• 12