Bab 5 (#2)

Kajian Fiskal Regional (KFR) merupakan analisis atas efektivitas kebijakan fiskal terhadap pencapaian tujuan makroekonomi dalam konteks regional. KFR terdiri dari 5 bab yang disusun setiap triwulan. Yang dianalisis dalam KFR adalah indikator ekonomi regional dan Indikator Kesejahteraan Regional. Sebutkan apa saja indikator ekonomi regional

• Rasio GINI

• PDB Daerah

• Perkembangan UMKM

• Human Development Index (HDI)

• Investasi Daerah

SAKIP dilaksanakan secara berjenjang oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja Satker, Entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi, Entitas Akuntabilitas Kinerja K/L dan Pemda. Penyelenggara SAKIP juga meliputi Rencana Strategis (durasi 5 tahun), Perjanjian Kinerja, Pengukuran kinerja, Pelaporan Kinerja, Reviu dan Evaluasi Kinerja. SAKIP pun juga memiliki beberapa indikator, yaitu :

1) Akuntabilitas (proving)

2) Spesifik (specific)

3) Dapat Diukur (measurable)

4) Peningkatan Kinerja (Improving)

5) Berjangka Waktu Tertentu (time bound)

6) Penghargaan (Rewarding)

7) Dapat dicapai (attainable)

8) Dapat dipantau / dikumpulkan (trackable)

Indikator SAKIP mana yang BENAR?

• Benar Semua

• 1,4, dan 6

• 1,2,3,5, dan 7

• 2,3.5.7. dan 8

• 1,4,6,7, dan 8

Dalam penyusunan LAKIN, Entitas Akuntabilitas Kinerja menyusun Lakin Triwulanan dan tahunan, lalu disampaikan ke kepala satker oleh pimpinan unit organisasi untuk disusun Lakin Tahunan dan diteruskan ke Menkeu/Bappenas/MenPAN-RB paling lambat ... bulan sebelum TA berakhir

• 1

• 2

• 3

• 4

Lakin Tahunan Satker Perangkat Daerah (SKPD)/Organisasi Perangkat Daerah (OPD) disampaikan kepada gubernur/bupati/walikota paling lambat 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Setelah disampaikan, maka Apa yang dilakukan oleh Bupati/Walikota?

• Bupati / Walikota menyusun Lakin Tahunan (Daerah) dan menyampaikan kepada gubernur/Bappenas/KemenPAN-RB/Kemendagri Paling lambat 3 Bulan

• Bupati / Walikota menyusun suatu laporan cadangan anggaran (LCA) dan menyampaikannya ke KemenPAN-RB paling lambat 3 Bulan

• Bupati / Walikota meneruskan Laporan Tahunan SKPD ke Gubernur/Bappenas dengan waktu paling lambat 3 Bulan

• Bupati/Walikota menyusun Lakin tahunan (Daerah) dan disampaikan ke Kemenkeu paling lambat 3 Bulan

APIP pada K/L dan pemda melakukan review atas Lakin dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum dismpaikan oleh menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota yang akan dilanjut dikompilasi untuk bahan penyusunan Lakin Pemerintah Pusat (Lakin-PP). Siapa pihak yang mengkompilasi Lakin K/L menjadi Lakin Pemerintah Pusat (Lakin-PP)?

• Kemenkeu

• KemenPAN-RB

• DJA

• DJPb

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan review atas Lakin PP dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang dusajikan sebelum disampaikan oleh MenPAN-RB ke ... untuk kemudian diubah menjadi lampiran LKPP

• Kemenkeu

• APIP

• DJA

• DJPb

Pihak yang bertugas dalam meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan ke pihak lain adalah...

• MenPAN-RB dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

• DJA dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

• Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb)

• Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Adanya Reward and Punishment dilatarbelakangi dengan peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran yang bertujuan untuk meningkatkan disiplin anggaran dan mewujudkan kualitas perencanaan (quality of planning). Pemberian Reward dan Punishment dapat ditujukan pada

• K/L dan Pemda

• K/L dan Satker

• Satker dan Pemda

• DJA dan DJPb

Reward merupakan bentuk apresiasi dari pemerintah kepada K/L dan Pemda. Kinerja apa saja yang diperhitungkan dalam pemberian penghargaan oleh pemerintah?

• Kinerja Anggaran K/L

• Kinerja Pemda

• Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu

• Kinerja Pecepatan Pelaksanaan Berusaha

Sanksi adalah hukuman yang dikenakan oleh pemerintah kepada Satker dan Pemda atas Kinerja Anggaran Satker, Kinerja Pemda, Kinerja PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha

• Benar

• Salah

Answer explanation

Karena yang dapat dikenakan sanksi oleh pemerintah adalah K/L dan Pemda, Bukan Satker dan Pemda