Quiz UUD 1945

Apa yang dimaksud dengan "demokrasi Pancasila" dalam konteks UUD 1945?

• Sistem pemerintahan yang berlandaskan pada hukum Barat

• Sistem pemerintahan yang berasaskan pada nilai-nilai Pancasila

• Sistem pemerintahan yang tidak memiliki pemilu

• Sistem pemerintahan yang hanya diatur oleh satu partai

Dalam UUD 1945, hak asasi manusia dijamin dalam pasal mana?

• Pasal 1

• Pasal 28

• Pasal 35

• Pasal 45

Dalam konteks UUD 1945, siapa yang memiliki kekuasaan tertinggi di negara Indonesia?

• Presiden

• MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat)

• DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)

• BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)

Apa tujuan utama dari pembentukan UUD RIS yang diterapkan pada tahun 1949?

• Membangun sistem monarki
  
  
  

• Memperkuat posisi presiden

• Menciptakan negara federasi yang berdaulat

• Menghapuskan partai politik

Apa yang menjadi ciri khas dari sistem demokrasi pada masa UUD RIS?

• Adanya pemilihan umum untuk memilih raja

• Sistem pemerintahan yang terpusat

• Pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah

• Hanya satu partai politik yang diperbolehkan

Apa yang menjadi karakteristik utama dari UUDS 1950?

• Sistem pemerintahan yang otoriter

• Pembentukan negara federal

• Pengembalian kepada sistem parlementer

• Penekanan terhadap peran militer

Siapa yang menjabat sebagai Kepala Negara dalam sistem pemerintahan UUDS 1950?

• Perdana Menteri

• Presidan

• Wakil presidan

• Ketua MPR

Salah satu dampak dari penerapan UUDS 1950 adalah....

• Stabilitas politik yang tinggi

• Banyaknya partai politik yang bermunculan

• Penghapusan pemilihan umum

• Pembentukan sistem monarki

Perubahan mendasar apa yang terjadi dalam sistem pemilu di Indonesia pada era Reformasi dibandingkan dengan masa Orde Baru?

• Pemilihan langsung presiden dan wakil presiden

• Pemilu tanpa keterlibatan rakyat

• Ditetapkannya militer sebagai penguasa penuh

• Pemilihan dilakukan setiap 10 tahun sekali

Salah satu ciri utama Pemilu di era Reformasi adalah?

• Sistem perwakilan daerah penuh

• Munculnya partai tunggal

• Dihapuskannya lembaga MPR

• Kebebasan mendirikan partai politik baru