Quiz tentang UUD 1945

Yang bukan merupakan proses tahapan pembuatan undang-undang apabila rancangan diusulkan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah …

• DPD mengajukan usul rancangan Undang-Undang kepada DPR secara tertulis

• DPR membahas rancangan Undang-undang yang diusulkan oleh DPD melalui alat kelengkapan DPR

• DPR mengajukan rancangan undang-undang secara tertulis kepada Presiden

• DPR menugasi Menteri terkait untuk membahas rancangan undang-undang Bersama Presiden

• Apabila rancangan undang-undang disetujui Bersama DPR dan Presiden, selanjutnya disahkan oleh Presiden menjadi undang-undang

Hal ini berimplikasi pada beberapa aturan dasar ketatanegaraan yang mengalami perubahan kecuali…

• Keberadaan Lembaga-lembaga negara dalam menjalankan fungsi-fungsi konstitusional seolah-olah tidak ada lagi yang mengawasi

• Kelembagaan MPR setelah amandemen didesain dengan system soft-bikemeral, dimana MPR terdisi atas anggota DPR dan DPD

• Demokrasi Indonesia bergeser dari demokrasi perwakilan menjadi demokrasi langsung

• MPR tidak lagi menjadi Lembaga yang berwenang memilih dan melantik Presiden dan wakil Presiden

• MPR berwenang menetapkan Garis Besar Haluan Negara

Wewenang atau kekuasaan Majelis Permusyawaratan rakyat (MPR) sebagaim,ana disebutkan pada pasal 3 ayat (1), (2), dan (3) UUD 1945 menunjukkan secara jelas bahwa …

• MPR merupakan penjelamaan seluruh rakyat Indonesia

• MPR merupakan Lembaga tertinggi negara

• MPR merupakan penjelmaan seluruh rakyat Indonesia dan Lembaga tertinggi negara

• Dalam ketatanegaraan Indonesia dianut system horizontal-fungsional dengan prinsip saling mengimbangi dan saling mengawasi antar Lembaga negara

• Dalam ketatanegaraan Indonesia dianut system vertical-fungsional dengan prinsip saling mengimbangi dan saling mengawasi antar lembaga negara

Tindakan pemerintah yang sesuai untuk menjaga kerukunan antar umat beragama adalah …

• Melakukan berbagai upaya memberikan pembinaan dan penyadaran kepada masyaraat agar melakukan Tindakan-tindakan yang tidak dibenarkan kepada pemeluk agama lainnya

• Beribadah dengan taat sesuai dengan ajaran agama masing-masing

• Mengeluarkan kebijakan yang bijaksana dan adil tidak memihak kepada golongan agama tertentu

• Mengeluarkan re

Di bawah ini yang tidak termasuk tugas dari FKUB adalah …

• Memberikan pertimbangan tertulis dalam pendirian rumah ibadah

• Menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat

• Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat

• Melalukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan dan kebijakan dibidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat

• Melakukan penindakan terhadap Tindakan intoleran di dalam masyarakat

Yang dimaksud dengan asas "adil" adalah …

• Setiap pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun

• Penyelenggara pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan

• Memberikan jaminan bahwa para pemilih yang melaksanakan haknya dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh siapapun dengan jalan apapun

• Semua warga negara yang telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undnagan berhak mengikuti pemilu

• Semua warga negara yang telah memiliki hal dalam pemilu memiliki kebebasan untuk menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun

Berdasarkan narasi diatas peran yang dimaksud adalah …

• Mempertahankan bentuk dan keutuhan NKRI

• Menyelenggarakan urusan pemerintah

• Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang Kesehatan, Pendidikan, dan pendapatan masyarakat

• Memajukan bangsa melalui inovasi dan kreativitas aparatur sipil negara di daerah

• Mengembangkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis

Isi ayat dalam pasal tersebut merupakan turunan dari nilai dasar Pancasila sila …

• Ketuhanan Yang Maha Esa

• Kemanusian Yang Adil dan Beradab

• Persatuan Indonesia

• Kerakyatan Yang dipimpin Olehn Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

• Keadilan Sosial bagi Seluruh rakyat Indonesia

Pejabaran keempat pokok pikiran pembukaan UUD 1945 Ke dalam pasal-pasal UUD 1945 mencakup empat aspek kehidupan bernegara, yaitu politik, ekonomi, social budaya, dan pertahanan keamanan. Salah bentuk praksis dari aspek social budaya yaitu pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan dan kesatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Di dalam konstitusi Indonesia UUD 1945 dijabarkan dalam …

• Pasal 29, pasal 31, dan pasal 32

• Pasal 31, dan pasal 32

• Pasal 26, pasal 27 ayat (1), dan pasal 28

• Pasal 27 ayat (2), pasal 33, dan pasal 34

• Pasal 27 ayat (3) dan pasal 30

Berikut ini salah satu contoh program pemerintah yang merupakan wujud implementasi dari pasal tersebut adalah …

• Program kartu Prakerja

• Program Kartu Indonesia Pintar (KIP)

• Program Kartu Indonesia Sehat (KIS)

• Program Keluarga Harapan (PKH)

• Kelompok usaha Bersama (KUBE)