Pre Test Bendahara Pengeluran 2

Jenis belanja berikut ini termasuk ke dalam kelompok Belanja Operasi, kecuali:

• Belanja Pegawai

• Belanja Barang

• Belanja Bantuan Keuangan

• Belanja Bantuan Sosial

Jenis belanja berikut tidak dapat dianggarkan di SKPD, kecuali:

• Belanja Bunga

• Belanja Tak Terduga

• Belanja Bantuan Keuangan

• Belanja Subsidi

Anggaran belanja yang akan digunakan untuk perolehan/pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi, yaitu:

• Belanja Barang dan Jasa

• Belanja Modal

• Belanja Pegawai

• Belanja Subsidi

Honorarium Petugas Keuangan, Pengelolaan BMD, Panitia Kegiatan (kegiatan non-fisik), akan dianggarkan dalam…

• Belanja Barang dan Jasa

• Belanja Modal

• Belanja Pegawai

• Belanja Bantuan Keuangan

Bendahara pengeluaran dan Bendahara pengeluaran pembantu diangkat/ditetapkan oleh:

• Kepala SKPD

• PPKD

• Kepala Daerah

• Sekretaris Daerah

Bendahara pengeluaran pembantu berwenang menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) berikut ini:

• SPP TU dan LS

• SPP UP/GU dan TU

• SPP UP/GU dan LS

• SPP UP/GU, TU, dan LS

Yang berwenang menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) adalah:

• Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

• Bendahara Umum Daerah (BUD)/Kuasa BUD

• Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD)

• Bendahara Pengeluaran

Yang berwenang menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah:

• Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

• Bendahara Umum Daerah (BUD)/Kuasa BUD

• Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD)

• Bendahara Pengeluaran

Berikut ini merupakan beberapa tugas dari Bendahara Pengeluaran, kecuali:

• Mengajukan SPP

• Memotong dan menyetorkan Pajak (PPh, PPN)

• Menyelenggarakan pembukuan

• Menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan

Berikut ini adalah beberapa tugas dari PPK-SKPD, kecuali:

• verifikasi SPP

• menerbitkan SPM

• verifikasi laporan pertanggungjawaban bendahara

• menyusun laporan keuangan