Quiz tentang Dewan Pengawas Syariah

Apa tujuan utama dari keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) di lembaga keuangan syariah?

• Meningkatkan keuntungan bank

• Menjamin kepatuhan terhadap prinsip syariah

• Menciptakan produk baru

• Mengawasi transaksi konvensional

Siapa yang berwenang mengangkat anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) di sebuah bank syariah?

• Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

• Majelis Ulama Indonesia (MUI)

• Pemilik bank

• Bank Indonesia

Dewan Pengawas Syariah (DPS) diharapkan memberikan fatwa tentang:

• Pengelolaan investasi bank

• Transaksi yang sesuai dengan syariah

• Kebijakan moneter nasional

• Suku bunga pinjaman

Apa yang menjadi salah satu wewenang Dewan Pengawas Syariah (DPS)?

• Mengatur suku bunga

• Mengeluarkan fatwa mengenai produk dan transaksi

• Menetapkan strategi pemasaran

• Menyusun laporan keuangan

Dewan Pengawas Syariah (DPS) biasanya terdiri dari:

• Ahli hukum konvensional

• Praktisi perbankan saja

• Para ulama dan ahli syariah

• Hanya anggota manajemen bank

Dalam konteks pengawasan, apa yang menjadi tanggung jawab utama dari Dewan Pengawas Syariah (DPS)?

• Mengelola dana nasabah

• Mengawasi kepatuhan terhadap prinsip syariah

• Menetapkan tingkat suku bunga

• Menentukan bonus karyawan

Dewan Pengawas Syariah (DPS) harus melaksanakan pengawasan:

• Setiap tahun

• Hanya saat terjadi masalah

• Secara berkala dan terus-menerus

• Hanya pada akhir tahun fiskal

Salah satu tantangan yang dihadapi Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah:

• Terlalu banyak sumber daya

• Kebingungan dalam produk syariah yang baru

• Keterbatasan dalam menentukan suku bunga

• Mengabaikan kepatuhan syariah

Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam lembaga keuangan syariah sangat penting karena:

• Mengatur biaya operasional bank

• Menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap produk syariah

• Mengelola investasi bank syariah

• Menyusun anggaran bank syariah

Dalam hal pelanggaran terhadap fatwa DPS, lembaga keuangan syariah dapat:

• Mengabaikan fatwa tersebut

• Menghadapi sanksi dari otoritas yang berwenang

• Melakukan audit internal

• Mengganti anggota DPS