pembentukan pemerintahan Masa Awal Indonesia

Pasca kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik, Jepang yang pernah berjanji

untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia tidak dapat lagi memenuhi

janji tersebut, karena

• Jepang sadar bahwa janji tersebut akan membahayakan posisi Jepang

• Sekutu memerintahkan kepada Jepang untuk menjaga status quo di Indonesia

• Sekutulah yang nantinya akan memberi kemerdekaan kepada Indonesia

• Jepang mengulur-ngulur janji tersebut sampai Indonesia berhenti berharap

• Indonesia menjadi sadar arti penting kemedekaan dan menolak diberi kemerdekaan oleh Jepang

Indonesia adalah negara kesatuan yang menganut prinsip demokrasi. Hal ini tercermin

dalam isi Pembukaan UUD 1945 yakni

• Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa

• perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampaiah kepada saat yang berbahagia

• Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur

• maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya

• terbentuk suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat

Tujuh kata yang dihilangkan dalam Piagam Jakarta, sesuai aspirasi dari Indonesia Timur adalah

• rakyat Inonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia

• Ketuhanan dengan menjalankan kewajiban syariat Islam bagi para pemelukpemeluknya

• Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa

• Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa

• Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah

Perhatikan pernyataan berikut !

1) Pengesahan UUD 1945

2) Penetapan 8 provinsi Indonesia

3) Penetapan presiden dan wakil presiden

4) Pembentukan Kementerian

Hasil sidang PPKI 1 ditunjukkan pada angka

• 1 dan 2

• 1 dan 3

• 2 dan 3

• 2 dan 4

• 3 dan 4

Perubahan rancangan UUD 1945 yang diputuskan dalam sidang PPKI tanggal 18

Agustus 1945 antara lain adalah

• Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam, diubah menjadi Presiden ialah orang Indonesia asli

• Presiden ialah orang Indonesia asli, diubah menjadi Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam

• Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam, diubah menjadi Presiden ialah orang yang tinggal di Indonesia

• Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD, diubah menjadi Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemrintahan.

• Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh seorang Wakil Presiden, diubah menjadi dalam menjalankan tugasnya Presiden dibantu oleh 2 orang Wakil Presiden.

Dalam sidang PPKI I, diusulkan agar pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara aklamasi dan usulan ini diterima oleh semua peserta sidang. Tokoh yang memberi usulan tersebut adalah

• Mohammad Hatta

• Otto Iskandardinata

• Rajiman Widyodiningrat

• Sukarno

• Supomo

Sidang PPKI I tanggal 18 Agustus 1945, bangsa Indonesia telah memperoleh landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pernyataan yang mendukung kalimat tersebut adalah

• sidang PPKI I telah berhasil mengubah rancangan yang dihasilkan oleh BPUPKI yang merupakan bentukan Jepang

• hasil sidang PPKI I merupakan kesepakatan bersama antara tokoh-tokoh muda golongan tua

• sidang PPKI I menetapkan UUD 1945, yang terkandung dasar Negara Pancasila

• sidang PPKI berhasil mengubah pasal-pasal yang bertentangan dengan cita-cita persatuan

• Sukarno berhasil menambah 6 orang anggota PPKI tanpa sepengetahuan Jepang

Dalam sidang PPKI I tanggal 18 Agustus 1945, Sukarno membentuk 9 orang yang tergabung dalam panitia kecil yang disebut Panitia Sembilan. Tim ini diketua i oleh

• Ahmad Subarjo

• Iwa Kusumasumantri

• Mohammad Amir

• Otto Iskandardinata

• Sayuti Melik

Penetapan provinsi beserta gubernurnya yang benar adalah

• Jawa Barat - Pangeran Mohammad Noer

• Sulawesi - Sutarjo Kartohadikusumo

• Jawa Timur - Raden Mas Suryo

• Kalimantan - Raden Panji Suroso

• Jawa Tengah - Sam Ratulangi

Selain menetapkan provinsi dan gubernurnya, Sidang PPKI II juga menetapkan

• presiden dan wakil presiden

• susunan departemen

• susunan tentara kebangsaan

• kepolisian negara Indonesia

• badan penerangan umum