Kebijakan Politik Etis di Hindia Belanda

Pada 1901, pemerintah Hindia Belanda menerapkan kebijakan politik yang secara tidak langsung membantu melahirkan skesadaran berbangsa dan bernegara dari bangsa Indonesia. Kebijakan tersebut adalah . . .

• Tanam paksa

• Indie Weerbaar

• Politik Etis

• Pax Neerlandica

• Kebijakan pintu terbuka

Politik etis yang dilaksanakan oleh pemerintaha Hindia Belanda dalam praktiknya digunakan untuk kepentingan . . .

• Pemerintah kolonial dan swasta

• Rakyat Indonesia sebagai balas budi

• Raja-raja dan golongan bangsawan

• Golongan petani yang menderita akibat tanam paksa

• Golongan liberal di negeri Belanda

Trias Van Deventer yang memiliki tujuan mulia ternyata tidak mampu menyejahterakan rakyat pribumi. Hal ini disebabkan oleh . . .

• Tidak melibatkan pemerintah Belanda

• Hanya menguntungkan golongan swasta

• Pelaksanaanya bersifat setengah hati

• Ditentang oleh golongan liberal Belanda

• Bertentangan dengan Pax Nerlandica

Dampak positif dari diterapkannya politik etis dibidang edukasi bagi Hindia Belanda adalah munculnya . . .

• Golongan bangsawan

• Golongan terpelajar

• Buruh

• Pengusaha swasta

• Tenaga kerja murah

Salah satu kebijakan politik etis yang dilaksanakan berkaitan dengan bidang sosial masyarakat adalah . . .

• Pembangunan sekolah-sekolah di wilayah yang strategis di Jawa

• Peningkatan produksi pertanian dengan pemanfaatan irigasi

• Membangun bendungan-bendungan besar di beberapa daerah

• Menggiatkan program transmigrasi ke wilayah luar Jawa

• Banyaknya masyarakat Indonesia yang memiliki kesempatan mengikuti pembelajaran formal

Politik etis atau politik balas budi yang diterapkan di Indonesia mencakup 3 hal Trilogi Van De Venter yaitu. . .

• Edukasi, Ekologi, dan Agama

• Migrasi, Transmigrasi, dan Urbanisasi

• Ekologi, Migrasi, dan Irigasi

• Edukasi, Irigasi, dan Migrasi

• Agama, Ekologi, dan Transmigrasi

Politik etis sebenarnya ditujukan untuk kemakmuran Hindia Belanda, namun dalam prakteknyaterdapat penyimpangan dalm politik etis. Penyimpangan politik etis dalam bidang edukasi adalah . . .

• Tenaga terpelajar indoneia hanya dipekerjakan diperkebunan Belanda

• Bangsa Indonesia hanya diberikan pendidikan dasar berupa baca, tulis, dan hitung

• Menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar di sekolah

• Bangsa Indonesia dijadikan tenaga ahli bergaji murah

• Hanya kaum bangsawan yang boleh bersekolah dari pendidikan dasar hingga perguruan

Perpindahan penduduk pada dasarnya untuk pemerataan kemakmuran. Namun dalam plekasanaan politik etis terdapat penyimpangan dalam bidang migrasi. Penyimpangan tersebut berupa . . .

• Penduduk yang dipindahkan tidak diberikan modal hidup sehingga banyak yang meninggal ditanah perantauan

• Penduduk yang dipindahkan tetap bekerja diperkebunan milik Belanda dengan system kerja yang memberatkan rakyat

• Migrasi pada masa politik etis cenderung memindahkan yokoh perlawanan keluar Indonesia

• Proses penentuan penduduk yang akan bermigrasi melalui pemaksaan bukan secara sukarela

• Munculnya sistem perbudakaan wilayah sasaran transmigrasi

Pelaksanaan politik etis di Hindia Belanda bukannya tanpa perlawanan. Hal tersebut terlihat dari kritik yang disampaikan Ernest Douwes Dekker yang berisi . . .

• Politik etis hanya merupakan perluasan bentuk dari komersialisasi politik ekonomi liberal yang dilaksanakan sebelumnya

• Praktek politik etis masih menunjukan diskriminasi seperti yang terlihat dalam segregasi pendidikan orang Belanda dan Bumi Putera

• Tuntunan mengenai pemerataan politik etis yang bukan hanya difokuskan pada Bumiputera, melainkan semua golongan

• Anggapam bahwa politik etis hanya menguntungkan pihak swasta Belanda dalam mendapatkan tenaga terampil yang murah

• Pelaksanaan politik etis yang tidak menyeluruh disegala bidang dan tidak sesuai dengan penderitaan rakyat pribumi selama pendudukan Belanda

Factor utama pemberlakuan kebijakan politik etis oleh pemerintah Hinda Belanda pada tanggal 17 september 1901 adalah . . .

• Tekanan kalangan liberal yang menuntut balas budi Belanda terhadap rakyat nusantara

• Perlawanan aceh yang berkepanjangan hingga awal abad ke 20 dan menyadarkan penguasaan Belanda

• Munculnya tokoh-tokoh pergerakan nasional pribumi yang menuntut balas budi

• Kebutuhan sumber daya pekerja untuk perkebunan Belanda

• Perlakuan sewenang-wenang pengusaha perkebunan swasta terhadap rakyat pribumi