PPKn - Hubungan Antarregulasi

1. 1. Pengertian dari Regulasi adalah...

• A. Peraturan yang dibuat untuk menghambat kemajuan anggota dalam suatu tatanan.

• B. Seperangkat aturan untuk mengendalikan suatu tatanan agar semua anggota bebas bertindak.

• C. Seperangkat peraturan yang dibuat untuk mengatur suatu tatanan agar bebas dari pelanggaran dan dipatuhi semua anggotanya.

• D. Suatu bentuk kebebasan tanpa aturan di dalam suatu kelompok.

2. 2. Berdasarkan Pasal 9, kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas Kabupaten dan Kota, serta kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa...

• A. Provinsi hanya memiliki kewenangan terbatas di bidang tertentu

• B. Provinsi memiliki kewenangan untuk mengatur seluruh aspek pemerintahan di Kabupaten dan Kota

• C. Kewenangan Provinsi hanya berlaku di tingkat pemerintah pusat

• D. Kewenangan Provinsi mencakup urusan yang tidak dapat ditangani oleh Kabupaten dan Kota

3. 3. Menurut Pasal 10, daerah memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya nasional yang tersedia di wilayahnya serta bertanggung jawab dalam menjaga kelestarian lingkungan. Kewenangan ini harus dilakukan sesuai dengan...

• A. Peraturan daerah setempat

• B. Keputusan kepala daerah

• C. Keputusan pemerintah pusat

• D. Peraturan perundang-undangan yang berlaku

4. 4. Kewenangan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota di wilayah laut mencakup area sejauh sepertiga dari batas laut Daerah Provinsi. Hal ini berarti bahwa...

• A. Kabupaten dan Kota memiliki kewenangan penuh atas seluruh wilayah laut Provinsi

• B. Kabupaten dan Kota hanya memiliki kewenangan terbatas dalam pengelolaan wilayah laut Provinsi

• C. Kabupaten dan Kota tidak memiliki kewenangan di wilayah laut sama sekali

• D. Kabupaten dan Kota memiliki kewenangan hingga batas laut negara

5. 5. Menurut Pasal 11 ayat (2), bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota mencakup beberapa sektor. Berikut ini yang termasuk dalam kewajiban tersebut adalah...

• A. Pekerjaan umum, kesehatan, dan pendidikan

• B. Pertahanan dan keamanan

• C. Perpajakan dan fiskal

• D. Perbankan dan keuangan

6. 6. Apa tujuan pemerintah menerapkan UU Nomor 12 Tahun 2011?

• A. Memberikan kebebasan penuh kepada masyarakat untuk mengatur daerahnya

• B. Memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi lokal

• C. Membatasi pembangunan infrastruktur di daerah

• D. Mengurangi kewenangan pemerintah pusat

7. 7. Mengapa penting untuk menjaga agar antarperaturan tidak terjadi tumpang tindih?

• A. Agar tidak ada peraturan yang menguntungkan daerah

• B. Supaya setiap daerah memiliki aturan yang berbeda-beda

• C. Agar setiap aturan saling meniadakan

• D. Untuk menghindari kekacauan aturan dan kebingungan masyarakat

8. 8. Dalam rangka dekonsentrasi, kewenangan yang dilimpahkan kepada Gubernur harus disertai dengan...

• A. Peralihan tugas dari pusat ke daerah

• B. Pengawasan lebih ketat dari pemerintah pusat

• C. Pembiayaan sesuai kewenangan yang dilimpahkan

• D. Pemberian kekuasaan mutlak pada Gubernur

9. 9. Pengujian Undang-Undang yang diduga bertentangan deangan UUD 1945 dilakukan oleh

• A. Mahkamah Konstitusi

• B. Mahkamah Agung

• C. Dewan Perwakilan Daerah

• D. Presiden

10. 10. Pasal 7 ayat (2) menyebutkan bahwa salah satu kewenangan pusat yang tidak didelegasikan ke daerah adalah...

• A. Pendidikan tinggi

• B. Penggunaan teknologi tinggi yang strategis

• C. Pengelolaan ekonomi nasional

• D. Pengembangan budaya lokal