Hukum Bisnis 6 - Hukum Perlindungan Konsumen

Undang-Undang yang mengatur tentang perlindungan konsumen di Indonesia adalah...

• UU No. 8 Tahun 1999

• UU No. 5 Tahun 1997

• UU No. 7 Tahun 2004

• UU No. 10 Tahun 2005

Siapa yang bertanggung jawab untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang produk kepada konsumen?

• Badan Hukum

• Pelaku Usaha

• Pemerintah

• Konsumen

Lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untuk menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha di luar pengadilan adalah...

• KPK

• Kementerian Perdagangan

• BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen)

• Pengadilan Negeri

Hak konsumen untuk mendapatkan kompensasi atau ganti rugi diatur dalam pasal berapa pada UU Perlindungan Konsumen?

• Pasal 1

• Pasal 4

• Pasal 7

• Pasal 6

Berikut ini yang termasuk kewajiban pelaku usaha menurut UU Perlindungan Konsumen adalah...

• Menyediakan informasi yang tidak benar

• Mengabaikan keluhan konsumen

• Memberikan jaminan atas barang dan/atau jasa yang diperdagangkan

• Menyediakan produk berkualitas rendah

Yang dimaksud dengan "pelaku usaha" dalam UU Perlindungan Konsumen adalah...

• Perusahaan yang bergerak di sektor jasa

• Konsumen

• Semua orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha

• Pemerintah yang mengatur usaha

Salah satu hak konsumen dalam UU Perlindungan Konsumen adalah mendapatkan...

• Dukungan finansial dari pelaku usaha

• Perlakuan khusus dari pemerintah

• Kompensasi jika terjadi kerugian akibat produk

• Harga yang paling murah

UU Perlindungan Konsumen bertujuan untuk melindungi konsumen dari...

• Informasi yang lengkap

• Praktik bisnis yang merugikan

• Harga yang mahal

• Kualitas produk yang tinggi

Dalam UU Perlindungan Konsumen, siapa yang memiliki hak untuk mengajukan gugatan atas kerugian konsumen?

• Lembaga swadaya masyarakat

• Konsumen atau ahli warisnya

• BPSK

• Pemerintah

Menurut UU Perlindungan Konsumen, pelaku usaha yang menjual produk dengan informasi yang menyesatkan dapat dikenakan sanksi berupa...

• Tanggung jawab pemerintah

• Pencabutan izin usaha dan denda

• Peringatan tertulis tanpa konsekuensi hukum

• Kompensasi uang kepada konsumen