Quiz 1 Perundangan Perkebunan

Berikut ini adalah beberapa asas dalam penyelenggaraan perkebunan yang tertuang dalam undang undang perkebunan, kecuali:

• Kedaulatan

• Kemandirian

• Kearifan lokal

• Efektivitas

Berikut ini adalah tujuan dari penyelenggaraan perkebunan sesuai Undang Undang Perkebunan, kecuali:

• Meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat

• Meningkatkan sumber devisa negara

• Menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha

• Meningkatkan persaingan usaha di tingkat nasional

Ketentuan mengenai keharusan Pelaku usaha perkebunan memiliki Izin Usaha Perkebunan dan Hak Alas Tanah (HGU) sebelum melakukan usaha perkebunan adalah:

• UU No. 18 Tahun 2013

• UU No. 39 Tahun 2014

• Peraturan Menteri Pertanian No.29 Tahun 2016

• Putusan MK No. 138 Tahun 2015

Omnibus Law yang menggabungkan semua undang undang di Indonesia dari berbagai sektor usaha, termasuk sektor perkebunan yaitu:

• UU No. 11 Tahun 2020 Jo UU No. 6 tahun 2023

• UU No. 39 Tahun 2014

• UU No. 13 Tahun 2003

• UU No. 04 Tahun 2011

Sesuai dengan Undang Undang Perkebunan mengenai kewenangan pemberian izin usaha perkebunan, kecuali:

• Izin usaha Perkebunan yang lingkup areal usahanya berada dalam lingkup kabupaten dikeluarkan oleh Bupati

• Izin usaha Perkebunan yang lingkup areal usahanya berada pada lintas kabupaten dikeluarkan oleh Gubernur

• Izin usaha Perkebunan yang lingkup areal usahanya berada pada lintas provinsi dikeluarkan oleh Menteri

• Izin usaha Perkebunan yang status modalnya adalah PMA dikeluarkan oleh Bupati/walikota

Peraturan yang mengharuskan semua bentuk izin usaha harus terintegrasi secara elektronik yaitu:

• Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2021

• UU No. 39 Tahun 2014

• Peraturan Menteri Pertanian No.98 Tahun 2013

• Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018

Ruang lingkup izin usaha perkebunan sesuai Peraturan Menteri Pertanian No. 98 tahun 2013, kecuali:

• Usaha Budidaya Perkebunan

• Usaha Pengolahan TBS menjadi CPO

• Usaha Pengolahan CPO menjadi Minyak goreng

• Usaha terintegrasi Budidaya dan Pengolahan

Berdasarkan Permentan No. 98 tahun 2013, Usaha Perkebunan Kelapa Sawit < 25 Ha harus dilakukan pendaftaran oleh Bupati/walikota. Output dari pendaftaran tersebut dikeluarkan dalam bentuk:

• Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya (STDB)

• Izin Usaha Perkebunan (IUP)

• Nomor Induk Berusaha (NIB)

• Sertifikat Standar

Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan untuk mendapatkan IUP-P, harus memenuhi sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) dari keseluruhan bahan baku yang dibutuhkan berasal dari kebun yang diusahakan sendiri dan kekurangannya wajib dipenuhi melalui kemitraan pengolahan berkelanjutan. Ketentuan tersebut tertuang dalam:

• Peraturan Menteri PertanianNo. 98 Tahun 2013

• Peraturan Menteri PertanianNo. 29 Tahun 2015

• Peraturan Menteri PertanianNo. 21 Tahun 2017

• Peraturan Menteri PertanianNo. 26 Tahun 2007

Masa berlaku izin usaha perkebunan adalah:

• 10 Tahun

• 35 tahun

• Pengajuan pertama 35 Tahun + Perpanjangan 25 Tahun + Pembaharuan 35 Tahun

• Berlaku sepanjang usahanya masih berlangsung sesuai ketentuan peraturan p