Kuis Akpem - Review TTM 1-3

Peraturan pelaksana dari PP No 12 Tahun 2019 yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah adalah Permendagri Nomor ....Tahun 2020

• 64

• 77

• 13

• 58

Pemerintah menyusun laporan keuangan pemerintah pusat untuk pertama kali tahun .....

• 2006

• 2005

• 2004

• 2010

Pernyataan yang benar mengenai implikasi PP nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah....(bisa lebih dari satu jawaban)

• Instansi pemerintah wajib menggunakan basis akrual sejak tahun 2010

• Instansi pemerintah dapat mulai menerapkan basis akrual apabila telah siap

• Pemerintah tidak lagi diperbolehkan menggunakan basis cash towards accrual sejak tahun 2010

• Pemerintah daerah wajib menerapkan basis akrual mulai tahun 2015

• Pemerintah meniadakan basis cash towards accrual sejak tahun 2011

PSAP yang mengatur tentang Laporan Operasional adalah PSAP nomor ....

• 10

• 11

• 12

• 13

Berikut ini yang tidak termasuk dalam entitas pelaporan adalah .....

• Pemerintah daerah

• Kementerian Negara/Lembaga

• Bendahara Umum Negara

• Bendahara Umum Daerah

Saat ini, kita memiliki ....PSAP, ....IPSAP, dan ...Buletin Teknis (jawaban lebih dari satu)

• 16 PSAP

• 4 IPSAP

• 17 PSAP

• 24 Bultek

• 5 IPSAP

Berikut ini laporan keuangan yang tidak disusun oleh SKPD selaku entitas akuntansi :

• Laporan Realisasi Anggaran

• Laporan Perubahan Ekuitas

• Laporan Arus Kas

• Neraca

Berikut ini akun-akun yang terdapat dalam laporan realisasi anggaran, kecuali ...

• Pajak Daerah

• Piutang Tuntutan Ganti Rugi

• Belanja Pegawai

• Belanja Barang

Berikut ini pernyataan yang kurang tepat terkait hubungan antarlaporan keuangan pemerintahan ...

• Pembelian aset tetap pada saat transaksi tidak berdampak pada defisit-LO

• Kenaikan pendapatan-LO berdampak pada kenaikan surplus-LO

• Penurunan belanja berimplikasi pada penurunan surplus - LRA

• Surplus - LO berpengaruh terhadap ekuitas

Laporan realisasi anggaran pemerintahan kita menggunakan basis kas karena ....

• Basis kas lebih andal dibandingkan basis akrual

• Penganggaran pemerintah pusat/daerah masih menggunakan basis kas

• Basis akrual tidak relevan digunakan dalam pengambilan keputusan

• Basis akrual tidak mungkin diterapkan di negara yang sebesar Indonesia