Quiz Hukum dan Peradilan di Indonesia

Lembaga yang berwenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 adalah:

• Mahkamah Agung

• Mahkamah Konstitusi

• Komisi Yudisial

• Pengadilan Negeri

• Dewan Perwakilan Rakyat

Pengadilan yang memiliki yurisdiksi untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negara adalah:

• Pengadilan Negeri

• Pengadilan Agama

• Pengadilan Tata Usaha Negara

• Mahkamah Agung

• Mahkamah Konstitusi

Berikut ini adalah fungsi dari Komisi Yudisial, kecuali:

• Mengawasi perilaku hakim

• Mengusulkan calon hakim agung

• Menguji materi undang-undang

• Menjaga kehormatan hakim

• Menindaklanjuti aduan masyarakat tentang hakim

Lembaga yang berfungsi untuk memeriksa perselisihan hasil pemilihan umum adalah:

• Mahkamah Agung

• Mahkamah Konstitusi

• Komisi Pemilihan Umum

• Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

• Komisi Yudisial

Sistem hukum di Indonesia pada dasarnya menganut sistem hukum:

• Hukum Islam

• Hukum Adat

• Common Law

• Civil Law

• Hukum Sosialis

Pengadilan yang khusus menangani perkara di lingkungan TNI dan Polri adalah:

• Pengadilan Negeri

• Pengadilan Tata Usaha Negara

• Pengadilan Agama

• Pengadilan Militer

• Pengadilan Niaga

Siapa yang berwenang mengangkat hakim Mahkamah Konstitusi di Indonesia?

• Presiden

• Dewan Perwakilan Rakyat

• Mahkamah Agung

• Komisi Yudisial

• Menteri Hukum dan HAM

Mahkamah Agung adalah lembaga tertinggi dalam sistem peradilan di Indonesia, dengan kewenangan sebagai berikut, kecuali:

• Memeriksa perkara kasasi

• Mengadili pelanggaran konstitusi

• Melakukan pengawasan terhadap pengadilan di bawahnya

• Memeriksa permohonan peninjauan kembali

• Mengeluarkan yurisprudensi

Apa yang dimaksud dengan peradilan umum di Indonesia?

• Peradilan yang menyelesaikan perkara militer

• Peradilan yang menyelesaikan sengketa administrasi negara

• Peradilan yang menyelesaikan sengketa ekonomi

• Peradilan yang menyelesaikan sengketa pidana dan perdata

• Peradilan yang mengadili perkara konstitusional

Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan berikut, kecuali:

• Menguji undang-undang terhadap UUD 1945

• Memutus sengketa lembaga negara

• Mengadili perkara kasasi

• Membubarkan partai politik

• Mengadili perselisihan hasil pemilihan umum