Quiz tentang Negara Kesatuan Indonesia

Setelah melalui perdebatan, akhirnya para pendiri bangsa sepakat bahwa bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan. Hal ini dijelaskan dalam UUD NRI Tahun 1945 pada…

• Pasal 1 ayat 1

• Pasal 1 ayat 2

• Pasal 2 ayat 1

• Pasal 2 ayat 2

Indonesia saat ini menerapkan 2 sistem kedaulatan sejak terjadinya reformasi tahun 1998, 2 sistem kedaluatan tersebut adalah ...

• Tuhan dan rakyat

• Hukum dan tuhan

• Raja dan rakyat

• Rakyat dan hukum

Negara Indonesia berdasarkan kedaulatan rakyat sesuai dengan bunyi UUD NRI Tahun 1945 pasal ...

• 1 ayat 1

• 1 ayat 2

• 1 ayat 3

• 2 ayat 2

Ciri utama dari bentuk negara republik adalah ..

• Kepala negara diangkat seumur hidup

• Kepala negara dipilih melalui pemilihan umum

• Kepala negara diwariskan melalui garis keturunan

• Kepala negara tidak dapat diganti

Pada negara demokrasi, yang memegang kekuasaan tertinggi adalah…

• Rakyat

• Negara

• Penguasa

• MPR/DPR

Indonesia saat ini menerapkan 2 sistem kedaulatan sejak terjadinya reformasi tahun 1998, 2 sistem kedaluatan tersebut adalah ...

• Tuhan dan rakyat

• Hukum dan tuhan

• Raja dan rakyat

• Rakyat dan hukum

Bunyi dari UUD NRI Tahun 1945 di alinea ke 4 menjelaskan bahwa negara Idonesia menerapkan sebuah kedaulatan yaitu ...

• rakyat

• hukum

• raja

• tuhan

negara Indonesia adalah negara hukum ,diterapkan sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945 yaitu pasal ...

• 1 ayat 1

• 1 ayat 2

• 1 ayat 3

• 2 ayat 1

Sebutkan ciri negara Indonesia memakai kedaulatan hukum ...

• Hukum itu ada

• Hukum mengatur masyarakat

• Hukum tumpang tindih

• Masyarakat yang bersalah tidak dihukum

Indonesia menjalankan konsep negara kesatuan dengan sistem desentralisasi yang berarti...

• ada penyerahan tugas dan wewenang yang diberikan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat

• Pemerintah pusat memiliki kewenangan penuh atas seluruh wilayah Indones

• Pemerintah daerah memiliki kewenangan penuh atas daerahnya tanpa terhalang undang-undang

• ada pendelegasian tugas dan wewenang yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah