UUD NRI Tahun 1945 Kelas JC 1

Sebuah negara sedang mengalami krisis ekonomi yang cukup parah. Tingkat pengangguran meningkat tajam, dan daya beli masyarakat menurun drastis. Pemerintah kemudian mengeluarkan kebijakan baru berupa pemberian subsidi untuk usaha kecil dan menengah (UKM). Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru. Berdasarkan kasus di atas, fungsi eksternal hukum manakah yang paling dominan dalam kebijakan pemerintah tersebut?

• Fungsi perubahan, karena kebijakan tersebut bertujuan mengubah kondisi ekonomi yang sedang memburuk.

• Fungsi stabilitas, karena subsidi diharapkan dapat menstabilkan kondisi sosial masyarakat.

• Fungsi kemudahan, karena subsidi diharapkan mempermudah pengusaha UKM dalam menjalankan usahanya.

• Fungsi keadilan, karena subsidi memberikan kesempatan yang sama bagi semua pengusaha UKM.

• Fungsi kepastian hukum, karena kebijakan tersebut memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha.

Bupati atau walikota bersama-sama dengan DPRD Kabupaten/Kota menetapkan ...

• TAP MPR

• Undang-Undang

• Keputusan Presiden

• Peraturan Daerah Provinsi

• Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Jika kita melihat pada proses amandemen UUD NRI Tahun 1945 yang dilakukan secara berulang dalam waktu yang relatif singkat, hal ini mengindikasikan adanya ...

• ketidakstabilan politik yang menyebabkan perubahan mendasar pada konstitusi.

• upaya untuk menyempurnakan sistem pemerintahan agar lebih sesuai dengan dinamika zaman.

• adanya tekanan dari kelompok-kelompok kepentingan tertentu untuk mengubah konstitusi.

• ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah yang berkuasa.

• proses pembelajaran yang terus-menerus dalam membangun sistem ketatanegaraan yang ideal.

Negara Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi yang sangat parah. Pemerintah merasa perlu mengambil tindakan cepat untuk mengatasi situasi ini. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) yang mengatur tentang kebijakan fiskal yang lebih fleksibel. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat mengenai situasi tersebut?

• Pemerintah seharusnya lebih memilih untuk merevisi Undang-Undang yang sudah ada melalui prosedur yang berlaku, daripada mengeluarkan Perpu.

• Penggunaan Perpu dalam situasi krisis seperti ini adalah tindakan yang tepat karena memungkinkan pemerintah untuk mengambil keputusan secara cepat dan efektif.

• Perpu yang dikeluarkan harus segera disahkan menjadi Undang-Undang oleh DPR untuk menghindari adanya ketidakpastian hukum.

• Penggunaan Perpu dapat memicu kontroversi di kalangan masyarakat karena dianggap sebagai cara pemerintah untuk menghindari pengawasan parlemen.

• Perpu yang mengatur kebijakan fiskal tidak akan efektif dalam mengatasi krisis ekonomi karena masalahnya bersifat struktural.

Lembaga yang berwenang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar negara kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 adalah ...

• DPD dan KPK

• DPR bersama Presiden

• Presiden bersama menteri

• Presiden bersama DPR

• Majelis Permusyawaratan Rakyat

Seorang anggota DPR berpendapat bahwa mekanisme Perpu rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh Presiden. Menurut pendapatnya, syarat "keadaan genting dan memaksa" terlalu subjektif dan dapat ditafsirkan secara luas oleh Presiden. Manakah di antara pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan potensi risiko penyalahgunaan kekuasaan terkait Perpu berdasarkan pendapat anggota DPR tersebut?

• Presiden dapat dengan mudah mengeluarkan Perpu untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu tanpa persetujuan DPR.

• Perpu dapat digunakan untuk membatasi kebebasan berpendapat dan berekspresi, terutama saat terjadi demonstrasi besar-besaran.

• Proses pengesahan Perpu di DPR dapat terhambat karena adanya perbedaan pendapat yang tajam antara pemerintah dan DPR.

• Syarat "keadaan genting dan memaksa" yang terlalu subjektif dapat menyebabkan Perpu dikeluarkan tanpa adanya keadaan darurat yang sebenarnya.

• Perpu dapat digunakan untuk mengubah konstitusi negara tanpa melalui mekanisme amandemen yang telah diatur dalam UUD NRI Tahun 1945.

Akibat konflik yang timbul antara pengendara transportasi online dengan pengendara transportasi konvensional, beberapa advokat mengajukan uji materi terhadap beberapa pasal dalam UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dianggap bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Lembaga yang berwenang melakukan pengujian tersebut adalah ...

• Presiden RI

• Mahkamah Agung

• Mahkamah Konstitusi

• Dewan Perwakilan Rakyat

• Majelis Permusyawaratan Rakyat

Manakah pernyataan berikut yang tidak tepat mengenai Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi)?

• Perda Provinsi hanya berlaku di wilayah provinsi tertentu.

• Materi muatan Perda Provinsi dapat mencakup penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

• Qanun di Aceh dan Perdasus di Papua serta Papua Barat merupakan jenis dari Perda Provinsi.

• Perda Provinsi dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan disetujui oleh Gubernur.

• Semua Perda Provinsi memiliki materi muatan yang sama, yaitu penyelenggaraan otonomi daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 37 UUD 1945 tentang perubahan UUD, manakah pernyataan berikut yang menyimpang dari ketentuan tersebut?

• Usulan perubahan UUD harus diajukan secara tertulis kepada MPR.

• Sidang perubahan UUD harus dihadiri oleh minimal 2/3 anggota MPR.

• Keputusan perubahan UUD harus disetujui oleh lebih dari setengah jumlah anggota MPR.

• Setiap pasal dalam UUD, termasuk bentuk dan dasar negara, dapat diubah.

• Usulan perubahan UUD harus diajukan oleh minimal sepertiga anggota MPR.

Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (Gubernur) disebut ...

• Undang-Undang

• Peraturan Pemerintah

• Peraturan Daerah Provinsi

• Peraturan Pengganti Undang-Undang

• TAP MPR