3.1. LEMBAGA PENYELENGGARA NEGARA

Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme diatur dalam UU RI nomor ...

• 26 Tahun 1999

• 27 Tahun 1999

• 28 Tahun 1999

• 29 Tahun 1999

Trias Politika adalah pengelompokan kekuasaan negara atas kekuasan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Pengertian ini dikemukakan ....

• KBBI

• MPR

• DPR

• DPD

Suprastruktur politik di Indonesia terdiri atas tiga kekuasaan, yaitu kekuasaan ….

• eksekutif, legislatif, dan yudikatif

• legislatif, eksekutif, dan federatif

• eksekutif, yudikatif, dan federatif

• legislatif, yudikatif, dan federatif

Tokoh yang memprakarsai Trias Politika melalui bukunya yang berjudul Two Treatises of Government pada tahun 1689 adalah ....

• Mirriam Budiarjo

• John Locke

• Montesquieu

• KBBI

John Locke mengemukakan 3 fungsi kekuasaan negara sebagaimana tercantum dibawah ini, kecuali ....

• eksekutif

• legislatif

• federatif

• yudikatif

Montesquieu menyatakan  kekuasaan negara perlu dibagi menjadi tiga kekuasaan dalam bukunya yang berjudul ....

• Two Treaties of Government

• De l'Esprit des Lois

• Checks and balances

• Separation of Power

Eksekutif adalah kekuasaan untuk menjalankan undang-undang, dimana kekuasaan ini dipegang oleh ....

• MA, MK, KY

• Presiden

• MPR, DPR, DPD

• KPK

Legislatif adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang, dimana kekuasaan ini dipegang oleh ....

• MPR, DPR, DPD

• KPK

• MA, MK KY

• Presiden

Yudikatif adalah kekuasaan untuk menyelenggarakan pengadilan guna menegakkan hukum dan keadilan, dimana kekuasaan ini dipegang oleh ....

• Presiden

• KPK

• MPR, DPR, DPD

• MA MK KY

Dalam Buku Checks and Balances dalam Sistem Kenegaraan Indonesia dikatakan bahwa dengan Amandemen UUD NRI Tahun 1945, sistem kelembagaan di Indonesia berubah dari distribution of power menjadi ....

• checks of power

• clasification of power

• management of power

• separation of power