Quiz Kebijakan Anggaran Daerah

Permendagri manakah yang mengatur tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah?

• Permendagri No. 12 Tahun 2019

• Permendagri No. 77 Tahun 2020

• Permendagri No. 86 Tahun 2017

• Permendagri No. 90 Tahun 2019

Berapa persentase minimal yang harus dialokasikan pemerintah daerah untuk pendidikan dari APBD?

• 40%

• 30%

• 20%

• 10%

Apa yang dapat dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan jika daerah tidak memenuhi alokasi belanja wajib (mandatory spending)?

• Memberikan sanksi administratif kepada kepala daerah

• Mengambil alih pengelolaan anggaran daerah

• Melakukan penundaan dan/atau pemotongan penyaluran Dana Transfer Umum

• Mengurangi alokasi belanja daerah untuk infrastruktur

Apa saja yang menjadi dasar pemberian Tambahan Penghasilan bagi PNS di lingkungan pemerintah daerah menurut Pasal 58 PP No. 12 Tahun 2019?

• Prestasi kerja, kondisi kerja, dan kelangkaan profesi

• Kinerja, jabatan, dan pengalaman kerja

• Masa kerja, tingkat pendidikan, dan loyalitas

• Prestasi kerja, kedisiplinan, dan usia pensiun

Salah satu faktor dasar pemberian Tambahan Penghasilan bagi PNS di lingkungan pemerintah daerah adalah kelangkaan profesi. Apa maksud dari faktor ini?

• Tambahan penghasilan diberikan hanya kepada PNS yang menduduki jabatan tinggi

• Tambahan penghasilan diberikan berdasarkan posisi yang memiliki kompetensi khusus dan sulit dicari

• Tambahan penghasilan diberikan kepada semua PNS yang memiliki gelar akademik tinggi

• Tambahan penghasilan diberikan kepada PNS yang bertugas di wilayah perkotaan

Sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2003, pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan dengan prinsip-prinsip berikut, kecuali.....

• Transparansi

• Akuntabilitas

• Efisiensi

• Privasi

Apa yang biasanya dilakukan dengan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) pada tahun anggaran berikutnya?

• Diberikan sebagai bonus kepada pegawai pemerintah daerah

• Dikembalikan kepada pemerintah pusat

• Digunakan untuk pengeluaran tidak terencana di tahun berjalan

• Dialokasikan kembali dalam APBD sebagai tambahan anggaran

Berdasarkan Pasal 90 ayat (2) PP 12/2019, dalam hal terjadi kekurangan kas untuk pelaksanaan kegiatan di daerah, pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman jangka pendek yang pelunasannya harus dilakukan paling lambat:

• Akhir bulan Desember tahun anggaran berjalan

• Akhir bulan Maret tahun anggaran berikutnya

• Akhir bulan Juni tahun anggaran berikutnya

• Akhir bulan Januari tahun anggaran berikutnya

Menurut Pasal 311 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2014, apabila pemerintah daerah mengalami defisit anggaran, maka pemerintah daerah dapat melakukan langkah-langkah berikut, kecuali....

• Mengoptimalkan pendapatan daerah

• Memotong anggaran belanja daerah yang tidak prioritas

• Melakukan pinjaman tanpa persetujuan DPRD

• Menggunakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dari tahun sebelumnya

Berdasarkan ketentuan dalam pengelolaan anggaran daerah, pemerintah daerah diwajibkan mengalokasikan berapa persen dari total belanja pengadaan untuk Produk Dalam Negeri (PDN) yang memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang sesuai?

• 10%

• 20%

• 30%

• 40%