PAKET 2: UUPA, PENATAGUNAAN TNH, REFORMA AGR, PENATAAN RUANG

Berikut merupakan pertimbangan ditetapkannya UUPA sebagai dasar pelaksanaan hukum agraria di Indonesia, kecuali...

• Hukum agraria sebelum UUPA bersifat dualisme

• Kehidupan rakyat masih bercorak agraris, sehingga hukum agraria memiliki fungsi yang penting untuk masyarakat adil & makmur

• Revolusi nasional di bidang hukum agraria telah lama tertunda dan harus disegerakan

• Hukum agraria sebelum UUPA disusun berdasarkan sendi-sendi pemerintah jajahan dan tidak menjamin kepastian hukum rakyat asli

Dualisme hukum agraria sebelum adanya UUPA adalah antara...

• Hukum adat & hukum agraria yang didasarkan atas hukum barat

• Hukum adat & hukum barat

• Hukum agraria nasional & hukum adat yang didasarkan atas hukum barat

• Hukum agraria & hukum barat

Perhatikan daftar peraturan berikut:

1. Agrarische Wet (Staatsblad 1870 No. 55)

2. Domienverklaring (Staatsblad 1870 No. 118)

3. Koninklijk Besluit (Staatsblad 1872 No. 117)

4. Buku ke-II Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia berkaitan dengan bumi, air, serta kekayaan alam terkandung di dalamnya, kecuali ketentuan hypotheek yang masih berlaku pasca UUPA

Peraturan yang disebutkan dan dicabut oleh UUPA ditunjukkan oleh nomor...

• Benar semua

• 2,3,4

• 1,2,3

• 1,3,4

Berdasarkan pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar, yang menguasai bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya pada tingkatan tertinggi ialah...

• Bangsa Indonesia, karena hubungannya dengan bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya bersifat abadi

• Bangsa Indonesia, karena bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya merupakan kekayaan nasional

• Negara, sebagai penanggung jawab dan pengatur yang dipilih untuk mewakili rakyat

• Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat

Hak menguasai dari Negara sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 ayat (1) UUPA memberikan negara beberapa wewenang, kecuali...

• Memutus hubungan diplomatis dengan negara tetangga yang merongrong kedaulatan wilayah Indonesia

• Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa

• Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa

• Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa

Pelaksanaan hak ulayat dan masyarakat hukum adat sepanjang masih ada, dapat dilakukan dengan beberapa ketentuan, kecuali...

• Sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara

• Tidak mengganggu proses pembangunan berkelanjutan

• Tidak bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan yang lebih tinggi

• Berdasarkan atas persatuan bangsa

Berdasarkan pasal 5 UUPA, hukum agraria yang berlaku ialah hukum adat dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada...

• Hukum barat

• Hukum agama

• Hukum nasional

• Hukum islam

“Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial” merupakan kutipan UUPA, tepatnya...

• Pasal 8

• Pasal 6

• Pasal 7

• Pasal 5

Kesamaan kesempatan untuk memperoleh hak atas tanah diperoleh oleh...

• Pemerintah pusat & pemerintah daerah

• Pemerintah & Swasta

• WNI & WNA

• Tiap-tiap WNI, laki-laki maupun perempuan

Berdasarkan pasal 11 ayat (1) UUPA, hubungan hukum antara orang termasuk badan hukum, dengan bumi, air dan ruang angkasa serta wewenang-wewenang yang bersumber daripadanya diatur dengan tujuan...

• Mewujudkan rencana strategis Kementerian ATR/BPN

• Mencegah penguasaan atas kehidupan dan pekerjaan orang lain yang melampaui batas

• Memberikan kepastian hukum

• Memberikan keadilan dalam penyelenggaraan hukum agraria