Kuis 12 November 2024

Dibawah ini yang bukan termasuk urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat adalah (SKB Hesti)

• a. diselenggarakan sendiri oleh pemerintah pusat

• b. melimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat

• c. menugasi pemerintah pusat berdasarkan asas sentralisasi

• d. menugasi daerah berdasarkan asas tugas pembantuan

• e. melimpahkan kepada instansi vertikal yang ada di daerah berdasarkan asas dekonsentrasi

Answer explanation

Jawaban C

Penjelasan: urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah pusat terdapat pada UU Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 19 Ayat 1

a. sendiri oleh pemerintah pusat

b. Dengan cara melimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat atau kepada instansi vertikal yg ada di Daerah berdasarkan asas Dekonsentrasi

c. Dengan cara menygasi Daerah berdasarkan asas Tugas Pembantuan

Menurut pasal 10 UU no 23 tahun 2014, urusan pemerintahan absolut adalah sebagai berikut, kecuali (SKB Arin)

• A. Politik luar negeri

• B. Pertahanan

• C. Keamanan

• D. Moneter dan fiskal nasional

• E. Pendidikan

Answer explanation

Jawaban : E

Pembahasan : urusan pemerintahan absolut meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional dan agama.

Yang bukan termasuk persyaratan dasar kewilayahan dalam pembentukan Daerah Persiapan adalah... (SKB Putri)

• A. Batas wilayah

• B. Jumlah usia produktif

• C. Luas wilayah minimal

• D. Cakupan wilayah

• E. Batas usia minimal daerah

Answer explanation

Jawaban: B

karena berdasarkan UU No. 23 th 2014 Pasal 34 ayat (2) Persyaratan dasar kewilayahan sebagaimana dimaksud meliputi: luas wilayah minimal; jumlah penduduk minimal; batas wilayah; Cakupan Wilayah; dan batas usia minimal Daerah provinsi, Daerah kabupaten/kota, dan Kecamatan.

Dalam UU No. 23 Tahun 2014, urusan konkuren yang merupakan wewenang pemerintah pusat dan daerah harus dibagi berdasarkan asas... (SKB Evi)

• A. Dekonsentrasi, otonomi, dan tugas pembantuan

• B. Eksternalitas, efektifitas, dan akuntabilitas

• C. Dekonsentrasi dan desentralisasi

• D. Pusat dan daerah sebagai satu kesatuan

• E. Otonomi daerah, desentralisasi dan asas kekeluargaan

Answer explanation

Jawaban: B

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah harus dibagi berdasarkan asas proporsional. Kriteria pembagian urusan pemerintahan konkuren tersebut meliputi: Eksternalitas, Akuntabilitas, Efektifitas.

Apa yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut UU No. 23 Tahun 2014? (SKB Nurul)

• A. Dana yang berasal dari transfer pusat

• B. Dana yang berasal dari pinjaman daerah

• C. Pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber daya yang dimiliki daerah

• D. Dana yang diperoleh daerah dari pajak internasional

• E. Dana korupsi daerah yang dikembalikan ke daerah

Answer explanation

Jawaban C

Penjelasan: Menurut Pasal 272 UU No. 23 Tahun 2014, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber daya alam, pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan lain-lain yang sah. PAD merupakan salah satu sumber utama untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan di daerah. PAD mencakup hasil-hasil yang bersumber dari kekayaan alam yang dikelola oleh pemerintah daerah serta pendapatan dari sektor pajak dan retribusi yang diterapkan di daerah.

Penggabungan daerah harus berdasarkan kepada kesepakatan kedua daerah terkait dan memenuhi syarat administratif serta persyaratan dasar Kapasitas Daerah. Siapakah yang melakukan penilaian dan pengkajian terhadap syarat administratif serta persyaratan dasar Kapasitas Daerah? (SKB Andhika)

• A.Pemerintah Pusat dan DPR

• B. DPR & DPD

• C. DPD & Pemerintah Pusat

• D. Pemerintah Pusat dan Tim Kajian Independen

• E. DPR, DPD, dan Tim Kajian Independen

Answer explanation

Jawaban D.

Pada pasal 46 UU 23 Tahun 2014 tertulis bahwa Pemerintah Pusat akan melakukan penilaian terhadap persyaratan administratif syarat penggabungan yang hasilnya akan disampaikan kepada DPR & DPD. Setelah dinyatakan memenuhi syarat maka Pemerintah Pusat bersama DPR & DPD akan membentuk Tim Kajian Independen yang bertugas untuk melakukan kajian terhadap persyaratan kapasitas Daerah. Sehingga Pemerintah Pusat melakukan penilaian terhadap syarat administrasi dan Tim Kajian Independen melakukan pengkajian terhadap persyaratan kapasitas Daerah.

Menurut UU No. 23 Th. 2014, yang dimaksud dengan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur kepada instansi vertikal di wilayah tertentu disebut.. (SKB Siffa)

• A. Desentralisasi

• B. Dekonsentrasi

• C. Rekonstruksi

• D. Instansi Vertikal

• E. Otonomi Daerah

Answer explanation

Jawaban: B

Pembahasan:

Berdasarkan UU No. 23 Th. 2014 Bab 1 Pasal 1 Ayat 9

Daerah provinsi memiliki kewenangan mengelola sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya. Sampai batas berapa mil dari garis pantai, provinsi dapat mengelola sumber daya alam di laut tersebut? (SKB Andra)

• A. 3 mil

• B. 4 mil

• C. 6 mil

• D. 12 mil

• E. 24 mil

Answer explanation

Jawaban: D. 12 mil

Pembahasan: Hal ini diatur dalam Pasal 27 ayat (3) yang menyebutkan bahwa kewenangan daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut paling jauh adalah 12 mil laut dari garis pantai.

Berikut yang bukan merupakan hak DPRD provinsi, kecuali... (SKB Dwi Agri)

• A. hak imunitas

• B. hak keuangan dan administratif

• C. hak interpelasi

• D. hak dipilih dan dipilih

• E. mengajukan perubahan uu

Answer explanation

Jawaban C.

Menurut pasal 106 hak DPRD provinsi yaitu interpelasi, angket dan menyatakan pendapat

Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan DPRD provinsi dibantu oleh  (SKB Mira)

• A. Wakil komisi

• B. Penasehat

• C. Tim sukses

• D. Pembantu umum

• E. Tim ahli

Answer explanation

Jawaban : E

Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan DPRD dibantu oleh sekretariat dan dapat dibantu oleh kelompok pakar atau tim ahli (pasal 110)