Quiz Sejarah Dasar Negara Indonesia

Berdasarkan risalah siding BPUPKI dan PPKI, terdapat banyak tokoh yang mengungkapkan ide rumusan dasar negara. Akan tetapi ide rumusan dasar negara yang terdokumentasi berasal dari tiga tokoh, yaitu..

• Woerjaningrat, Soemitro dan Margono

• Ir soekarno, Moh hatta, dan Muh Yamin

• Muh Yamin, DR Soepomo, dan Ir Soekarno

• Sosrodininggrat, DR Soepomo, Moh Hatta

• Sosrodiningrat, Woerjaningrat dan Ir Soekarno

Ide rumusan dasar negara dihinpun oleh panitia kecil berjumlah delapan orang. Ide tersebut kemudian di musyawarahkan hingga mencapai mufakat. Akhirnya tercapai mufakat terkait rancangan dasar negara Indonesia yang Merdeka yang di kenal dengan…

• Pancasila

• Sumpah pemuda

• Piagam Jakarta

• Garuda Pancasila

• Bhineka Tunggal ika

Ir Soekarno mengambil prinsip Min Chu I dalam salah satu ide rumusan dasar negara. Rumusan dasar negara yang di maksud adalah …

• Kebangsaan Indonesa

• Internasional atau perikemanusiaan

• Mufakat dan demokrasi

• Kesejahteraan sosial

• Ketuhanan yang maha esa

Pada tanggal berapa sidang BPUPKI pertama dilaksanakan

• 27 Mei 1945

• 29 Mei 1945

• 1 Juni 1945

• 17 Agustus 1945

• 18 Agustus 1945

Siapa yang mengemukakan gagasan tentang dasar negara "Dasar Negara Islam" dalam sidang BPUPKI pertama…

• Muhammad Yamin

• Soepomo

• Mohammad Hatta

• Ir. Soekarno

• KH. Agus Salim

Pada sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengemukakan konsep dasar negara yang dikenal dengan "Pancasila". Namun, rumusan Pancasila yang disampaikan oleh Muhammad Yamin berbeda dengan rumusan Pancasila yang kita kenal sekarang. Apa perbedaan utama antara rumusan Pancasila Muhammad Yamin dengan rumusan Pancasila yang sah..

• Urutan sila-sila Pancasila berbeda.

• Sila pertama Pancasila Muhammad Yamin adalah "Perikemanusiaan".

• Sila ketiga Pancasila Muhammad Yamin adalah "Persatuan Indonesia".

• Sila keempat Pancasila Muhammad Yamin adalah "Kerakyatan".

• Sila kelima Pancasila Muhammad Yamin adalah "Keadilan Sosial"

Sidang BPUPKI yang membahas tentang rumusan dan pengesahan Pancasila dilaksanakan selama beberapa hari. Pada tanggal berapa Pancasila secara resmi disahkan sebagai dasar negara Indonesia..

• 1 Juni 1945

• 17 Agustus 1945

• 18 Agustus 1945

• 22 Juni 1945

• 29 Mei 1945

Di era globalisasi saat ini, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dihadapkan dengan berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah pengaruh budaya asing yang semakin deras masuk ke Indonesia. Hal ini dapat berpotensi menggeser nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan situasi tersebut, menurut Anda, apa langkah strategis yang paling tepat untuk dilakukan dalam rangka menjaga dan melestarikan nilai-nilai Pancasila di era globalisasi

• Melarang masuknya budaya asing ke Indonesia.

• Memperkuat pendidikan Pancasila di sekolah-sekolah.

• Meningkatkan peran keluarga dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada anak-anak.

• Memperkuat penegakan hukum terhadap pelanggaran nilai-nilai Pancasila.

• Mengubah isi Pancasila agar sesuai dengan perkembangan zaman.

Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia memiliki peran penting dalam mewujudkan cita-cita nasional bangsa. Salah satu cita-cita nasional bangsa Indonesia adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut Anda, bagaimana Pancasila dapat diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia…

• Melakukan reformasi agraria untuk mendistribusikan tanah secara adil.

• Membagi kekayaan negara secara merata kepada seluruh rakyat Indonesia.

• Memberikan bantuan sosial kepada rakyat miskin.

• Menetapkan gaji minimum bagi pekerja.

• Membangun infrastruktur yang merata di seluruh wilayah Indonesia.

Berdasarkan situasi tersebut, menurut Anda, langkah strategis yang paling tepat untuk dilakukan dalam rangka meningkatkan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan memberantas tindak pidana korupsi.

• Memperberat hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi.

• Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara.

• Meningkatkan gaji pegawai negeri sipil (PNS) agar terhindar dari godaan korupsi.

• Memperkuat peran lembaga penegak hukum dalam memberantas korupsi.

• Melakukan pendidikan antikorupsi sejak dini kepada anak-anak di sekolah.