Produk dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan

Perhatikan pernyataan berikut ini:

• (1) Peraturan Daerah mengatur kebijakan yang bersifat lokal.

• (2) Peraturan Pemerintah setara dengan Undang-Undang dalam hierarki hukum.

• (3) Ketetapan MPR harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam UUD 1945.

• (4) Peraturan Presiden tidak memerlukan dasar hukum berupa Undang-Undang.

• Pernyataan yang benar adalah:

• (1) dan (3) saja

• (2) dan (4) saja

• (1), (2), dan (3)

• (2), (3), dan (4)

• Semua pernyataan benar

· 

Undang-Undang (UU) dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) memiliki kedudukan yang setara dalam hierarki perundang-undangan. Namun, Perppu hanya diterbitkan dalam situasi tertentu. Apa alasan utama diterbitkannya Perppu?

• Untuk menggantikan Peraturan Presiden yang sudah tidak relevan

• Karena ada desakan politik dari DPR

• Karena ada keadaan darurat yang tidak memungkinkan pembuatan UU secara normal

• Karena UU yang berlaku sudah kadaluarsa

• Untuk mempercepat pengesahan kebijakan pemerintah

Jika sebuah Peraturan Presiden (Perpres) bertentangan dengan Undang-Undang (UU), maka tindakan yang seharusnya diambil adalah:

• UU harus diubah agar sesuai dengan Perpres

• Perpres tetap berlaku karena dibuat oleh Presiden

• Mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi

• Membatalkan Perpres karena UU memiliki kedudukan yang lebih tinggi

• Menggabungkan Perpres dengan PP agar sesuai

Salah satu fungsi dari Ketetapan MPR adalah:

• Mengatur hal-hal teknis dalam pemerintahan

• Memberikan pedoman kebijakan dasar negara

• Mengganti Undang-Undang yang sudah usang

• Mengatur peraturan daerah di seluruh Indonesia

• Mengawasi pelaksanaan Peraturan Presiden

Seorang wali kota mengeluarkan kebijakan yang mengatur parkir kendaraan di wilayahnya. Kebijakan ini dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda). Namun, kebijakan tersebut ternyata bertentangan dengan Peraturan Pemerintah yang sudah berlaku. Apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah daerah?

• Meminta DPRD untuk mengesahkan Perda tersebut

• Meninjau kembali Perda dan merevisinya agar sesuai dengan Peraturan Pemerintah

• Mengabaikan Peraturan Pemerintah karena Perda lebih relevan di tingkat lokal

• Mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung

• Mengeluarkan Peraturan Wali Kota untuk menguatkan Perda

Perhatikan pernyataan berikut ini:

• (1) Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar tertulis yang tertinggi di Indonesia.

• (2) Semua produk hukum harus tunduk pada Undang-Undang.

• (3) Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Presiden.

• Manakah pernyataan yang benar?

• Hanya (1) yang benar

• Hanya (2) yang benar

• (1) dan (3) benar

• (1), (2), dan (3) benar

• Tidak ada yang benar

Jika ada dua peraturan yang bertentangan, di mana salah satunya merupakan peraturan lama dan yang lainnya merupakan peraturan baru, prinsip hukum apa yang berlaku?

• Lex superior derogat legi inferiori

• Lex specialis derogat legi generali

• Lex posterior derogat legi priori

• Lex generali derogat legi specialis

• Lex inferi derogat legi superiori

Sebuah Peraturan Presiden dikeluarkan tanpa didasarkan pada Undang-Undang yang terkait. Apakah peraturan tersebut sah menurut hierarki hukum di Indonesia?

• Sah, karena Presiden memiliki kewenangan penuh

• Sah, jika disetujui oleh DPR

• Tidak sah, karena harus didasarkan pada Undang-Undang

• Sah, jika disahkan oleh Mahkamah Agung

• Tidak sah, kecuali dalam kondisi darurat

Undang-Undang yang mengatur hak asasi manusia harus tunduk pada ketentuan dalam:

• Peraturan Pemerintah

• Peraturan Presiden

• Ketetapan MPR

• Peraturan Daerah

• Instruksi Presiden

Apa tujuan utama dari adanya hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia?

• Mengatur siapa yang berwenang membuat peraturan

• Menciptakan konflik antar lembaga negara

• Menentukan prioritas peraturan mana yang harus diterapkan

• Menjaga keselarasan dan konsistensi dalam sistem hukum

• Menghindari perubahan peraturan yang terlalu sering