Kuis 13 November 2024

PPKI mengadakan sidang dan menetapkan pembukaan UUD 1945 bertepatan pada tanggal (SKB Hesti)

• a. 17 Agustus 1945

• b. 19 Agustus 1945

• c. 22 Agustus 1945

• d. 18 Agustus 1945

• d. 20 Agustus 1945

Answer explanation

Jawaban : D

Penjelasan: tanggal 18 Agustus 1945, PPKI menetapkan Pembukaan UUD 1945, UUD 1945, memilih Presiden dan wakil presiden Indonesia, serta pekerjaan presiden untuk sementara waktu dibantu oleh komite nasional.

Menurut PP no 12 tahun 2017, Pengawasan umum dan teknis dilakukan dalam bentuk .. (SKB Arin)

• A. Reviu

• B. Pendidikan

• C. Pelatihan

• D. Pengembangan

• E. Penelitian

Answer explanation

Jawaban : A

Pembahasan: pengawasan umum dan teknis dilakukan dalam bentuk : revisi, monitoring, evaluasi, pemeriksaan, dan bentuk pengawasan lainnya

Apa jenis sanksi administratif yang dikenakan kepada kepala daerah yang melakukan pelanggaran administratif? (SKB Putri)

• A. Denda

• B. Teguran lisan

• C. Pengurangan gaji

• D. Mengikuti program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan

• E. Peringatan tertulis oleh Menteri

Answer explanation

Jawaban: D

Sebagaimana tercantum pada Pasal 46 ayat (1), Kepala daerah yang melakukan pelanggaran administratif sesuai Pasal 36 ayat (2) huruf r akan dikenai sanksi berupa mengikuti program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan.

Pada PP no 12 tahun 2017 audit kinerja, audit anggaran, dan audit kepatuhan adalah penyelenggaraan pemerintah daerah dalam hal... (SKB Evi)

• A. Pembinaan pemerintah daerah

• B. Penyelenggaraan pemerintah daerah

• C. Evaluasi kinerja

• D. Pengawasan pemerintah daerah

• E. Transparansi pemerintah daerah

Answer explanation

Jawaban D

Pemerintah pusat juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Pengawasan ini mencakup audit kinerja, audit anggaran, dan audit kepatuhan.

Kepala daerah dan/atau anggota DPRD yang melakukan pelanggaran administratif akan dijatuhi sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak keuangan selama 3 (tiga) bulan. Siapa yang memiliki wewenang memberikan sanksi tersebut? (SKN Andhika)

• A.BPK

• B. DPR

• C. Badan/Dinas

• D. Kementerian

• E. APIP

Answer explanation

Jawaban D.

PP 12 Tahun 2017 Pasal 42 ayat 3 Sanksi tidak dibayarkan hak keuangan selama 3 (tiga) bulan scbagaimana dimaksud pada ayat (l) dan ayat (2) dijatuhkan oleh Menteri kepada gubernur dan/atau anggota DPRD provinsi serta oleh gubernur scbagai wakil Pemerintah Pusat kepada bupati/walikota dan/ atau anggota DPRD kabupaten/kota.

Dalam hal melaksanakan kewenangan pembinaan umum terdapat keterkaitan dengan kewenangan pembinaan teknis, Menteri mengadakan koordinasi dengan... (SKB Siffa)

• A. Gubernur

• B. Bupati

• C. Menteri teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian

• D. Walikota

• E. Sekretariat Daerah

Answer explanation

Jawaban: C

Berdasarkan PP No. 12 Th. 2017 ttg Pembinaan & Pengawasan Pemerintahan Daerah Pasal 3 Ayat 6 Hal. 5

Apabila ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat administratif, proses lebih lanjut diserahkan kepada (SKB Adelyta)

• A. Inspektorat

• B. Penegak Hukum

• C. Kejaksaan

• D. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

• E. Presiden

Answer explanation

Jawaban D. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

Jika penyimpangan bersifat administratif, maka diserahkan kepada APIP

Jika penyimpangan bersifat pidana, maka diserahkan kepada penegak hukum

Pembahasan ada di UU No 12 tahun 2017 Bagian keenam, Tindak Lanjut Hasil Pembinaan Pengawasan. Pasal 25 (hal 25-26)

Peran APIP mendukung tugas kepala Daerah dibidang Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, kecuali: (SKB Miftah)

• A. Audit

• B. Monitoring dan evaluasi

• C. Pemantauan, bimbingan teknis serta bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya.

• D. Pengawasan penyelenggaraan pemilu Kepala Daerah

• E. Reviu

Answer explanation

Jawaban D.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, salah satu tujuan pembinaan adalah? (SKB Andra)

• A. Meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah

• B. Menjaga hubungan yang harmonis antara pusat dan daerah

• C. Mempercepat proses desentralisasi

• D. Mengurangi ketergantungan daerah pada pusat

• E. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pemerintah daerah

Answer explanation

Jawaban: A.

Pembahasan: PP No. 12/2017 menekankan pentingnya meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Menurut PP Nomor 12 Tahun 2017, yg bukan merupakan prinsip APIP dalam melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah adalah....(SKB Dwi Argi)

• A. profesional

• B. subjektif

• C. independen

• D. tidak tumpang tindih

• E. berorientasi pada perbaikan

Answer explanation

Jawaban: B.

penjelasan pada pasal 16 ayat 2 dilaksanakan berdasarkan prinsip profesional, objektif, independen, tidak tumpang tindih antar APIP, dan berorientasi pada perbaikan dan peringatan dini