Bab 3C. Pemerintahan Daerah

Laporan Badan Statistik (BPS) menunjukkan, Indonesia memiliki 17.001 pulau yang tersebar di 34 provinsi pada 2022. Papua Barat merupakan provinsi dengan jumlah pulau terbanyak, yakni 4.520 pulau atau 26,58% dari total pulau di Indonesia. Berapakah jumlah provinsi Dengan bertambahnya Provinsi Papua Barat Daya, sekarang......

• 35

• 36

• 37

• 38

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemerintahan Daerah di Indonesia terdiri dari...

• pemerintah Kabupaten dan kota

• Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota

• Pemerintah daerah provinsi

• Pemerintah daerah Kabupaten

Pemerintahan daerah provinsi dikepalai oleh seorang Gubernur, pemerintah daerah Kabupaten dikepalai oleh Bupati sedangkan pemerintah daerah kota dikepalai oleh...

• Presiden

• Gubernur

• Bupati

• Walikota

Hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam taraf kepentingan masyarakat merupakan pengertian dari...

• otonomi

• otonomi daerah

• daerah otonom

• desentralisasi

Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 membagi urusan pemerintahan menjadi tiga, yakni ...

• urusan pemerintahan absolut, politik luar negeri, moneter dan fiskal nasional

• urusan pemerintahan konkuren, urusan pemerintahan wajib dan pilihan

• urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.

• urusan pemerintahan konkuren, urusan pelayanan dasar dan non pelayanan dasar

Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahaan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dalam sistem NKRI , merupakan pengertian dari...

• otonomi

• otonomi daerah

• daerah otonom

• desentralisasi

Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Karenanya, tidak ada hubungannya dengan otonomi atau desentralisasi. Ruang lingkup yang menjadi urusan pemerintah pusat diterangkan dalam pasal 10 ayat 1, yaitu ....

• urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

• Agama, pertahanan, keamanan, yustisi, politik luar negeri, moneter dan fiskal nasional.

• pelayanan dasar dan non pelayanan dasar,

• pariwisata, pertanian, industri

Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/ kota. Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi serta daerah kabupaten/kota dadasarkan pada 3 prinsip dibawah ini, kecuali....

• akuntabilitas

• efisensi

• eksternalitas

• sentralisasi

Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah. Ruang lingkupnya meliputi ...

• pelayanan dasar dan non pelayanan dasar

• bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral

• agama, pertahanan, keamanan, yustisi, politik luar negeri, moneter dan fiskal nasional.

• Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional

urusan pemerintahan pilihan adalah...

• urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.

• urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.

• urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/ kota.

• urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.