Soal Ulangan PKN

Kapan Republik Indonesia Serikat (RIS) dibentuk?

• 17 Agustus 1945

• 27 Desember 1949

• 15 Maret 1950

• 1 Januari 1950

Berdasarkan hasil perjanjian apa RIS terbentuk?

• Perjanjian Linggarjati

• Perjanjian Renville

• Konferensi Meja Bundar (KMB)

• Perjanjian Indonesia-Belanda

Apa yang terjadi setelah RIS dibubarkan pada 1950?

• Indonesia kembali menjadi negara federasi

• Indonesia kembali menjadi negara kesatuan

• Indonesia menjadi negara komunis

• Indonesia dibagi menjadi beberapa negara

Sistem negara kesatuan Indonesia tertuang dalam...

• UUD 1949

• UUD 1945 Pasal 1 Ayat 1

• UUD 1950

• UUD 1998

Apa yang dimaksud dengan desentralisasi dalam konteks negara kesatuan Indonesia?

• Pemerintah daerah memiliki hak untuk membuat perjanjian internasional

• Pemerintah pusat memberikan sebagian kewenangan kepada pemerintah daerah

• Pemerintah pusat mengatur secara langsung semua urusan daerah

• Pemerintah daerah dapat menentukan status keuangan sendiri

Berikut ini adalah prinsip dasar negara kesatuan, kecuali...

• Negara yang bersifat satu dan tidak terpecah-pecah

• Pemerintahan yang terpusat pada satu negara

• Pemerintahan daerah diberi kewenangan terbatas

• Daerah memiliki hak untuk mendirikan pemerintahan sendiri

Apa yang dimaksud dengan negara republik?

• Negara yang dipimpin oleh seorang raja atau monarki

• Negara yang memiliki sistem pemerintahan dengan pemilihan umum untuk memilih pemimpin

• Negara yang tidak memiliki lembaga legislatif

• Negara yang hanya dipimpin oleh satu partai politik

Indonesia sebagai negara republik tercantum dalam...

• UUD 1945 Pasal 1 Ayat 1

• UUD 1949 Pasal 1 Ayat 1

• UUD 1945 Pasal 1 Ayat 2

• UUD 1998 Pasal 1 Ayat 1

Apa yang membedakan negara republik dengan negara monarki?

• Negara republik tidak memiliki kepala negara

• Negara monarki tidak dipimpin oleh rakyat

• Negara republik dipimpin oleh seorang raja

• Negara monarki dipimpin oleh pemilihan umum

Apa yang dimaksud dengan negara hukum?

• Negara yang mengutamakan sistem hukum di atas segala-galanya

• Negara yang tidak memiliki peraturan perundang-undangan

• Negara yang semua keputusan pemerintahan tidak perlu berdasarkan hukum

• Negara yang hanya mengandalkan tradisi dan kebiasaan dalam membuat kebijakan