15. Berikut ini adalah kewenangan dari Kepala Daerah selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah, kecuali

a. Menyusun rancangan perda mengenai APBD

d. Menetapkan bendahara penerimaan dan pengeluaran

e. Menetapkan pejabat yang melakukan pungutan pajak dan retribusi daerah.

16. Kepala SKPD sebagai pengguna anggaran mempunyai tugas berikut, kecuali ....

d. Menyusun laporan keuangan yang dipimpinnya

e. Menetapkan PPTK dan PPK SKPD

17. Berikut ini yang bukan merupakan tugas dan wewenag PPK SKPD adalah ....

a. Melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, dan SPP-LS

c. Melakukan verifikasi pertanggungjawaban bendahara.

d. Melakukan fungsi akuntansi SKPD

e. Menyusun laporan keuangan SKPD

20. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yang dimaksud dengan azas bruto adalah ....

b. Membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya

a. Membukukan penerimaan neto dan bruto

c. Membukukan penerimaan neto dan tidak mencatat jumlah brutonya

d. Cukup dengan mengungkapkan jumlah penerimaan neto pada CALK

e. Cukup dengan mengungkapkan jumlah penerimaan bruto pada CALK

21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdiri dari ..

a. Pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah

b. Pendapatan, beban, dan pinjaman daerah

c. Transfer, penerimaan dan pengeluaran daerah

d. Transfer umum, transfer khusus dan bagi hasil daerah

e. Aset, Ekuitas dan Modal daerah

22. Berikut adalah pendapatan asli daerah, kecuali ....

c. Hasil kekayaan daerah yang dipisahkan

24. 1. Berikut yang termasuk dalam lain-lain pendapatan daerah adalah ....

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

25. Klasifikasi belanja menurut Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah adalah

A. Belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga

B. Belanja langsung dan belanja tidak langsung

C. Belanja operasi, belanja modal dan belanja luar biasa

D. Belanja tetap dan belanja tidak tetap

E. Belanja operasi dan belanja pegawai

27. Berikut yang termasuk dalam golongan penerimaan pembiayaan kecuali ....

d. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

e. Penerimaan kembali pinjaman daerah

28. Surplus APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah. Penggunaan tersebut diutamakan pada hal berikut ini, kecuali ....

e. Mendanai kebutuhan sarana dan prasarana daerah

a. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo

33. Surplus/defisit pada Laporan Realisasi Anggaran pemerintah pusat diperoleh dari ....

a. Jumlah pendapatan – (Jumlah Belanja + Transfer)

b. Jumlah Pendapatan – (Jumlah Beban + Transfer)

c. Jumlah Pendapatan + Beban + Pembiayaan bersih

d. Jumlah Pendapatan + Beban – Pembiayaan

e. Jumlah Pendapatan + Beban + Belanja

41. Keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, pemindatanganan, pemusnahan, penghapusan dan penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian disebut dengan ....

a. Pengelolaan Barang Milik Daerah

b. Pengelolaan Keuangan Pemerintah

42. Laporan keuangan pemerintah terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran, laporan financial dan CaLK. Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari ....

a. Laporan Realisasi Anggaran dan Perubahan SAL

b. Laporan Operasional dan Perubahan Ekuitas

c. Laporan Arus Kas, Operasional dan Perubahan Ekuitas

d. Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca

e. Laporan Operasional dan Realisasi Anggaran

43. Laporan keuangan pemerintah terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran, laporan financial dan CaLK. Laporan finansial terdiri dari ....

a. LRA dan Laporan Perubahan SAL

c. Neraca, LRA, LPE, Laporan Perubahan SAL

45. Suatu entitas pelaporan ditetapkan di dalam peraturan perundang- undangan umumnya bercirikan sebagai berikut, kecuali ....

e. Suatu unit pemerintahan yang menerima anggaran belanja dan mengelola barang

a. Entitas tersebut dibiayai oleh APBN/APBD atau mendapat pemisahan kekayaan dari anggaran

b. Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang- undangan

c. Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat negara yang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat

d. Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran

47. Peranan pelaporan keuangan menurut PP 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah adalah ....

a. Akuntabilitas, Manajemen, Transparansi, Keseimbangan antar generasi dan Evaluasi Kinerja

b. Akuntabilitas, Relevansi, Andal dan Evaluasi Kinerja

c. Objektivitas, Stabilitas, Transparansi

d. Otoritas, Perencanaan, Pengawasan, Alokasi, Distribusi dan Stabilitas

49. Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan, terdiri dari asumsi ....

e. Kemandirian entitas, kesinambungan entitas dan keterukuran dalam satuan uang

a. Materialitas, pertimbangan biaya dan manfaat entitas

b. Keseimbangan antar karakteristik kualitatif entitas

c. Efisensi dan efektivitas entitas

d. Materialitas, kesinambungan dan stabilitas entitas

50. Laporan keuangan dapat dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna, berikut ciri informasi relevan, kecuali ....

a. Memiliki manfaat umpan balik

soal SKB Paket 1

Authored by Yun Tika

Professional Development

Used 1+ times

AI Actions

Add similar questions

Adjust reading levels

Convert to real-world scenario

Translate activity

More...

Content View
Student View

100 questions

Show all answers

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 5 pts

1. Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, setiap Entitas Pelaporan wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan dan laporan kinerja. Entitas Pelaporan yang dimaksud sesuai dalam Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2006 adalah sebagai berikut, kecuali ....

a. pemerintah pusat

b. pemerintah daerah

c. kementerian negara/lembaga

d. bendahara umum Negara

e. bendahara umum daerah

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 5 pts

2. Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara menyusun Laporan Keuangan sebagai pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan negara dan menyampaikannya kepada Presiden selambat-lambatnya ….. setelah tahun anggaran berakhir.

a. 7 hari

b. 1 bulan

c. 2 bulan

d. 3 bulan

e. 6 bulan

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 5 pts

3. Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara menyusun Laporan Keuangan sebagai pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan negara dan menyampaikannya kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selambat-lambatnya .... setelah tahun anggaran berakhir.

a. 7 hari

b. 1 bulan

c. 2 bulan

d. 3 bulan

e. 6 bulan

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 5 pts

4. Bendahara penerimaan/pengeluaran wajib menatausahakan dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas uang yang dikelolanya dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penatausahaan pertanggungjawaban dan penyampaiannya untuk tingkat pemerintah pusat diatur dalam ....

a. Peraturan Pemerintah

b. Peraturan Presiden

c. Peraturan Menteri Keuangan

d. Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

e. b dan c benar

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 5 pts

5. Bendahara penerimaan/pengeluaran wajib menatausahakan dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas uang yang dikelolanya dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penatausahaan pertanggungjawaban dan penyampaiannya untuk tingkat pemerintah daerah diatur dalam ....

a. Peraturan Pemerintah

b. Peraturan Presiden

c. Peraturan Menteri Keuangan

d. Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

e. b dan c benar

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 5 pts

6. Semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut merupakan penjelasan dari

a. Keuangan Negara

b. Keuangan daerah

c. Pengelolaan keuangan Negara

d. Pengelolaan keuangan daerah

e. Kepemilikan daerah

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 5 pts

7. Keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungiawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah merupakan penjelasan dari ....

a. Keuangan Negara

b. Keuangan daerah

c. Pengelolaan keuangan Negara

d. Pengelolan keuangan daerah

e. Kepemilikan daerah

Access all questions and much more by creating a free account

Create resources

Host any resource

Get auto-graded reports

Continue with Google

Continue with Email

Continue with Microsoft

or continue with

Facebook

Apple

Others

By signing up, you agree to our Terms of Service & Privacy Policy

Already have an account?

Similar Resources on Wayground

100 questions

KOMPETENSI TEKNIS PPPK PGSD PART 2

Quiz

•

Professional Development

100 questions

Essay 4

Quiz

•

Professional Development

100 questions

SELEKSI PERANGKAT DESA LUWUNGBATA KEC. TANJUNG KAB. BREBES TAHUN 2025

Quiz

•

Professional Development

104 questions

D51 MASTER THE DAY

Quiz

•

Professional Development

100 questions

Electrical Prep Test

Quiz

•

Professional Development

100 questions

Soal 501-600

Quiz

•

Professional Development

100 questions

GCEMP QUIZ

Quiz

•

Professional Development

97 questions

cpns

Quiz

•

Professional Development

Popular Resources on Wayground

6 questions

PRIDE Always and Everywhere

Presentation

•

12th Grade

20 questions

Lab Safety Quiz

Quiz

•

6th Grade

26 questions

KOR Review Kahoot Questions

Quiz

•

8th Grade

21 questions

Continents and Oceans

Quiz

•

6th Grade

12 questions

Unit Zero lesson 2 cafeteria

Presentation

•

9th - 12th Grade

20 questions

Parts of Speech

Quiz

•

5th Grade

10 questions

Riddles Riddles fun Riddles

Quiz

•

6th - 12th Grade

16 questions

Subject & Predicate

Quiz

•

5th Grade

Discover more resources for Professional Development

20 questions

Employability Skills

Quiz

•

Professional Development

9 questions

How to Email your Teacher

Quiz

•

Professional Development

soal SKB Paket 1

1. Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, setiap Entitas Pelaporan wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan dan laporan kinerja. Entitas Pelaporan yang dimaksud sesuai dalam Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2006 adalah sebagai berikut, kecuali ....

2. Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara menyusun Laporan Keuangan sebagai pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan negara dan menyampaikannya kepada Presiden selambat-lambatnya ….. setelah tahun anggaran berakhir.

3. Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara menyusun Laporan Keuangan sebagai pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan negara dan menyampaikannya kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selambat-lambatnya .... setelah tahun anggaran berakhir.

6. Semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut merupakan penjelasan dari

7. Keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungiawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah merupakan penjelasan dari ....

8. Semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan adalah ....

9. Dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan daerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi adalah ....

10. Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi adalah ....

Access all questions and much more by creating a free account

Similar Resources on Wayground

Popular Resources on Wayground

Discover more resources for Professional Development