tes1

Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon, yang menerima sumbangan dana kampanye dari negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing, penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya, Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau sebutan lain. Melebihi paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir dan tidak menyerahkan sumbangan tersebut kepada kas negara, dikenai sanksi:

• Kode Etik

• Administrasi

• Teguran tertulis

• Pidana Pemilihan

• Pembatalan paslon yang diusulkan

Paslon yang menerima sumbangan dana kampanye dari negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing, penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya, Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau sebutan lain. Melebihi paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir dan tidak menyerahkan sumbangan tersebut kepada kas negara, dikenai sanksi:

• Pidana

• Kode Etik

• Teguran tertulis

• Teguran lisan

• Pembatalan sebagai calon

Paslon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menerima sumbangan dana kampanye dari negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing, penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya, Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau sebutan lain. Melebihi paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir dan tidak menyerahkan sumbangan tersebut kepada kas negara, dikenai sanksi Pembatalan sebagai pasangan calon, dilakukan oleh:

• KPU

• KPU Provinsi

• KPU Kabupaten/Kota

• Bawasluj Provinsi

• Bawaslu Kabupaten/Kota

Dikenai sanksi Pembatalan sebagai pasangan calon, dilakukan oleh:

• KPU

• KPU Provinsi

• KPU Kabupaten/Kota

• Bawasluj Provinsi

• Bawaslu Kabupaten/Kota

Peserta Pemilu dilarang menerima sumbangan yang berasal dari pihak-pihak berikut ini, kecuali.

• Pihak asing

• Penyumbang yang tidak jelas identitasnya

• Pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah

• Pemerintah desa dan badan usaha milik desa

• Pengurus partai politik

Pemeriksaan pengaduan dan/atau laporan atas adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dilakukan oleh:

• Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

• Dewan Kehormatan Bawaslu

• Dewan Kode Etik KPU

• Dewan Kehormatan KPU

• Badan Kehormatan Bawaslu

Berikut ini adalah masalah-masalah hukum dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, kecuali:

• Pelanggaran pidana pemilu

• Sengketa pemilu

• Pelanggaran pemilu

• Pelanggaran lalu lintas dalam masa kampanye

• Perselisihan hasil pemilu

Penyelesaian tindak pidana pemilu dilakukan melalui sistem peradilan pidana. Lembaga-lembaga yang tergabung dalam sistem peradilan pidana adalah sebagai berikut, kecuali?

• Kepolisian

• Kejaksaan

• Pengadilan

• Pengawas Pemilu

• Lembaga Pemasyarakatan

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di atur tentang alat bukti, apa saja yang dimaksud dengan alat Bukti:

• Keterangan saksi dan Keterangan ahli

• Bukti surat

• Petunjuk dan Keterangan terdakwa

• Jawaban a,b,c benar semua

• Jawaban a,b,c, salah semua

Menurut pasal 350 UU No. 7 Tahun 2017 dan pasal 87 UU No 8 Tahun 2015, jumlah pemilih untuk Pemilu dan Pemilihan di setiap TPS ditetapkan paling banyak ..... orang

• 300 dan 250

• 500 dan 300

• 300 dan 500

• 500 dan 800